Periskop.id - Pemerintah Jepang menyiapkan rencana pemotongan pajak penjualan untuk produk makanan dari 8% menjadi 1%. Kebijakan ini disiapkan untuk menekan biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, di tengah tekanan kenaikan harga yang masih membebani rumah tangga Jepang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan niatnya itu kepada para eksekutif partai berkuasa. Pemotongan tarif berlaku selama dua tahun mulai April tahun depan, dan akan disertai pemberian uang tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
"Secara efektif mengurangi beban pajak hingga nol adalah pilihan terbaik untuk mendukung rumah tangga yang kesulitan menghadapi harga yang lebih tinggi," kata Takaichi dalam konferensi pers di kantornya, Selasa.
Skema tersebut awalnya ditargetkan memangkas pajak makanan sampai nol persen. Namun partai-partai berkuasa memutuskan mengubah haluan menjadi 1% setelah mengetahui dalam pertemuan lintas partai soal perpajakan dan jaminan sosial bahwa penyesuaian sistem kasir pengecer ke tarif nol membutuhkan waktu lebih lama.
Untuk tetap memenuhi janji kampanye pajak nol, bantuan tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah hingga menengah disiapkan senilai 600 miliar yen per tahun. Jumlah itu setara dengan pendapatan dari tarif pajak 1% untuk barang makanan dan minuman.
Pemerintah Jepang menargetkan rencana pemotongan pajak ini rampung dalam rapat kabinet awal Agustus, sebelum diajukan sebagai rancangan undang-undang ke sidang parlemen.
Mengutip Reuters, Takaichi bertemu mantan perdana menteri dan tokoh senior partai berkuasa Taro Aso, serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP) Shunichi Suzuki, pada Selasa untuk menyampaikan rencana tersebut. Yomiuri melaporkan, Aso menyatakan tidak akan menentang pemotongan pajak tersebut jika Takaichi memutuskan untuk melanjutkannya.
Rencana ini tak sepenuhnya mulus. Sejumlah anggota parlemen dari partai berkuasa maupun oposisi menolak gagasan tersebut karena khawatir dampaknya terhadap kondisi keuangan Jepang yang memburuk, sementara pemerintah belum menjelaskan cara menutup kekurangan pendapatan akibat pemotongan pajak.
Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bahkan naik ke level tertinggi dalam beberapa dekade awal bulan ini. Kenaikan ini dipicu perhatian investor terhadap kebijakan fiskal ekspansif Takaichi yang dinilai berpotensi menambah beban utang Jepang yang sudah sangat besar.
Takaichi telah berjanji memberlakukan kembali tarif pajak setelah dua tahun, kemungkinan pada April 2029. Namun langkah itu dianggap berisiko secara politik mengingat pemilihan Dewan Penasihat dijadwalkan berlangsung pada musim panas 2028.
Blok penguasa Jepang menyebut skema pemotongan pajak dua tahun ini sebagai langkah transisi, hingga program bantuan berbasis pendapatan baru bagi pekerja berpenghasilan rendah diperkenalkan pada tahun fiskal 2029. Program tersebut telah disetujui dalam pembicaraan lintas partai.
Tarif pajak konsumsi Jepang sendiri meningkat bertahap sejak diperkenalkan, dimulai dari 3%, naik ke 5% pada 1997, lalu ke 8% pada 2014. Sejak 2019, tarif umum ditetapkan 10%, tetapi tarif lebih rendah sebesar 8% khusus diterapkan untuk penjualan makanan dan minuman, tidak termasuk minuman beralkohol dan makan di luar.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar