Periskop.id - Arus modal swasta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bertambah. Otorita IKN mencatat estimasi investasi swasta yang masuk telah mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor, di tengah percepatan pembangunan menuju target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan angka tersebut saat menerima jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (7/8). "Hingga saat ini, estimasi investasi swasta yang telah masuk IKN mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor," ujar Basuki.
Selain investasi swasta langsung, pembangunan Nusantara mengandalkan APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta hibah. Nilai proyek melalui skema KPBU saat ini tercatat sekitar Rp134,22 triliun.
Angka investasi swasta tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan September 2025. Saat itu, Otorita IKN mencatat investasi swasta non-APBN sebesar Rp65,3 triliun yang berasal dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama. Artinya, nilai investasi bertambah sekitar Rp9,24 triliun atau 14,2% dalam kurang dari setahun.
Sejumlah Proyek Swasta Mulai Berdiri
Penambahan nilai investasi juga mulai diikuti pembangunan fisik. Data resmi Otorita IKN per pertengahan Juli 2026 menunjukkan seluruhnya terdapat 67 pelaku usaha yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun dan enam lainnya masuk tahap konstruksi.
Proyek yang sedang dibangun antara lain Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, apartemen PT Star Bright International Investment, kawasan campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Salah satu perkembangan penting terjadi pada pertengahan Juli ketika PT Star Bright International Investment mulai membangun kawasan terpadu senilai Rp1,25 triliun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA melaporkan perusahaan tersebut menjadi penanam modal asing pertama yang memulai pembangunan fisik proyeknya di IKN.
Proyek itu dikembangkan di atas lahan sekitar 15.501 meter persegi dan direncanakan mencakup apartemen, area ritel, restoran, ruang kerja hingga ruang terbuka hijau.
Di luar investasi langsung, skema KPBU juga mulai diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Otorita IKN pada Juli mencatat terdapat 13 proyek prakarsa KPBU, terdiri atas tujuh proyek hunian dan enam proyek jalan. Beberapa proyek yang dipersiapkan antara lain pembangunan 108 rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk dan delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Pembiayaan Swasta Penting Menuju Target 2028
Peningkatan partisipasi swasta menjadi salah satu bagian penting dari tahap kedua pembangunan Nusantara. Pemerintah telah menetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 bahwa IKN ditargetkan berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028, bersamaan dengan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif serta pemindahan aparatur negara secara bertahap.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode hingga 2029. Nilai tersebut sekitar 60% dari belanja pemerintah untuk pembangunan Nusantara sepanjang 2022-2024, sehingga keterlibatan swasta dan skema pembiayaan alternatif tetap menjadi bagian penting dalam kelanjutan proyek.
Saat ini, pekerjaan tahap kedua berfokus antara lain pada gedung legislatif dan yudikatif, jalan, embung, sistem air minum hingga infrastruktur pendukung lainnya. Otorita IKN sendiri mengelola 40 paket pekerjaan fisik, dengan sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 dalam konstruksi dan 16 berada pada tahap persiapan lelang per Juli 2026.
"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki.
Jawa Tengah Bidik Peluang Bisnis di IKN
Di tengah perkembangan tersebut, Otorita IKN mulai memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihadiri Gubernur Ahmad Luthfi bersama jajaran bupati dan wakil bupati se-Jawa Tengah.
Basuki menyebut peluang kerja sama tidak hanya berupa penanaman modal langsung, tetapi juga penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif hingga pariwisata.
"Investor yang masuk selalu dilayani, apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nanti akan ada insentif fiskal," kata Basuki Hadimuljono.
Jawa Tengah melihat pembangunan IKN sebagai peluang bagi berbagai sektor unggulan daerah. Salah satunya industri furnitur Jepara yang dinilai berpotensi memasok kebutuhan kawasan baru tersebut.
"Di Jepara itu adalah daerah yang sudah dikenal dengan produk furnitur. Saya coba melihat potensi, apakah ada peluang kerja sama furnitur di IKN dari Jawa Tengah," kata Ahmad Luthfi.
Selain industri furnitur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjajaki keterlibatan dinas, badan usaha milik daerah, sektor perbankan hingga perguruan tinggi dalam pengembangan Nusantara.
"Intinya Provinsi Jawa Tengah ingin ikut hadir di IKN juga," tuturnya.
Kenaikan investasi menjadi sinyal bahwa pembangunan IKN mulai bergerak dari dominasi pembangunan pemerintah menuju keterlibatan yang lebih luas dari swasta. Namun, keberhasilan target 2028 masih bergantung pada realisasi proyek yang telah disepakati, penyelesaian infrastruktur dasar, serta kemampuan pemerintah menjaga kepastian investasi dan kesinambungan pendanaan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar