Periskop.id - Indonesia mengungkapkan keprihatinan terhadap serangan Amerika Serikat di Venezuela. Indonesia pun memperingatkan, langkah tersebut berisiko menjadi preseden yang sangat buruk dan berbahaya dalam hubungan internasional.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui media sosial X, dipantau Senin (5/1), disampaikan, pemerintah Indonesia terus mencermati dengan saksama perkembangan yang terjadi di Venezuela.

“Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional,” kata Kemlu RI.

Langkah tersebut, kata Kemlu RI, juga berisiko mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi. Indonesia menegaskan, komunitas internasional harus menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka. Termasuk menentukan sendiri arah dan masa depan perjalanan bangsa mereka.

Kemudian, seperti pernyataan sebelumnya yang disampaikan Sabtu (3/1), Kemlu RI mengatakan, Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar “mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional".

Indonesia turut mengingatkan, agar perlindungan terhadap warga sipil selalu diutamakan di tengah eskalasi situasi yang terjadi di negara Amerika Selatan tersebut.

Kemlu RI sendiuri memastikan, kondisi WNI di Venezuela tetap aman di tengah serangan AS ke Venezuela. KBRI Caracas terus memantau secara saksama perkembangan situasi di Venezuela serta memantau secara aktif kondisi dan keselamatan seluruh WNI di negara tersebut.

“Saat ini seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman,” ungkap Kemlu RI.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Non-Blok (NAMYO) Indonesia Tan Taufiq Lubis menilai, tindakan militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela melanggar hukum internasional. Khususnya prinsip kedaulatan negara dan nonintervensi.

Dalam pernyataan tertulis, Senin (5/1), ia menyebut tindakan tersebut melanggar hukum humaniter dan komitmen hak asasi manusia (HAM). Juga merusak kerangka perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mencerminkan upaya AS mempertahankan hegemoni.

Ia menyatakan, tindakan AS itu merupakan agresi dan penjajahan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Taufiq mengatakan Indonesia menolak segala bentuk kolonialisme dan akan terus berperan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Ia juga mendorong organisasi pemuda internasional untuk membela warga sipil, menegaskan kembali kedaulatan negara, serta menjunjung perdamaian sebagai prinsip politik yang tidak dapat ditawar. “Kami menegaskan solidaritas pemuda Indonesia kepada rakyat dan pemuda Venezuela serta dukungan kepada kepemimpinan Bolivarian,” kata Taufiq, yang juga Ketua DPP KNPI.

Serangan Militer
Seperti diketahui, rakyat Venezuela pada Sabtu dini hari digegerkan dengan serangan militer AS terhadap instalasi sipil dan militer yang menimbulkan ledakan dahsyat di beberapa negara bagian, di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS. 

Video yang beredar di media sosial menunjukkan asap tebal terlihat di beberapa tempat di ibu kota Caracas dan sirene serangan udara terdengar. Dilaporkan pula sedikitnya ada tujuh ledakan dan jet-jet tempur terlihat terbang rendah. Listrik padam di beberapa kawasan di Caracas, termasuk bagian selatan kota yang dekat dengan pangkalan militer utama.

Negara Amerika Latin itu pun menyatakan keadaan darurat nasional. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil, lewat unggahan di Telegram, menyatakan, Republik Bolivarian Venezuela menolak dan mengutuk tindakan agresi militer terang-terangan oleh AS terhadap wilayah dan rakyat Venezuela.

Adapun Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengatakan, sebagian besar tim keamanan Presiden Nicolas Maduro tewas dalam operasi Amerika Serikat. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu (4/1) Padrino menuduh personel militer AS yang melaksanakan operasi tersebut telah membunuh dengan kejam sebagian besar tim keamanan Maduro, para prajurit, dan warga sipil yang tidak bersalah. 

Padrino juga menyebut Maduro sebagai pemimpin yang otentik dan sah bagi negara tersebut. Pernyataan Padrino tersebut disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump mengatakan, tindakan militer AS pada Sabtu (3/1) berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Trump juga berjanji akan menegaskan kendali Amerika atas negara itu untuk sementara waktu dengan pasukan AS jika diperlukan. Trump menuduh Maduro mengawasi pengiriman narkoba ke Amerika Serikat dan mempertahankan kekuasaan secara tidak sah melalui kecurangan pemilu.

Maduro, yang saat ini ditahan di sebuah fasilitas penahanan di New York sambil menunggu dakwaan terkait narkoba, telah menolak tuduhan tersebut, dan para pejabat di Caracas menyerukan pembebasannya. Padrino juga menuntut pembebasan Maduro dan istrinya segera.

“Kami menuntut agar dunia memperhatikan dengan saksama segala sesuatu yang sedang terjadi terhadap Venezuela, terhadap kedaulatan dan Konstitusinya,” tambahnya.

Menyusul penculikan Maduro oleh AS, Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara. Kemlu Venezuela juga menyatakan akan mengajukan keberatan ke berbagai organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada 5 Januari.