Banggar Minta Mitigasi Utang, Purbaya Ungkap Strategi Pemerintah

Periskop.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah menyiapkan peta jalan mitigasi utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengendalikan peningkatan utang pemerintah ke depan.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, tantangan pengelolaan utang saat ini turut dipengaruhi oleh tingginya imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) serta pelemahan nilai tukar rupiah.

"Walaupun kami menyadari bahwa beban bunga yang besar tentu karena yield SBN tenor 10 tahun yang awal Januari 6,2% hari ini kisaran 7,1–7,2%," ujar Said saat Rapat Kerja, Jakarta, Kamis (27/8).

Di sisi lain, Said menyoroti nilai tukar rupiah yang saat ini berada di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2026. Asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS, sementara kurs rupiah saat ini berada di kisaran Rp17.751 per dolar AS.

"Pada sisi yang lain memang rupiah yang dipatok APBN 16.500 hari ini Rp17.751. Itulah yang menjadi konsep kita bersama dan oleh karenanya, karena ini sudah bergulir di rapat paripurna dalam nota keuangannya disampaikan oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan tetap menggunakan sejumlah indikator dan standar internasional dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan utang, termasuk rasio utang terhadap PDB serta defisit anggaran.

"Kan pada dasarnya kita akan jalankan acuan-acuan yang internasional pakai kan. rasio utang seperti apa, terus PDB akan kita jaga, defisitnya seperti apa, itu yang utamanya," ucap Purbaya kepada media.

Menurut Purbaya, pengelolaan utang tidak akan cukup hanya dengan mengatur rasio utang apabila penerimaan negara tidak mengalami peningkatan. Karena itu, pemerintah akan berfokus memperbaiki kinerja penerimaan, khususnya melalui pembenahan sektor perpajakan dan kepabeanan.

"Kalau pendapatannya nggak naik-naik juga tetap aja utangnya nambah. Jadi kita akan perbaiki pajak dan bea cukai, sehingga tax collection-nya bisa naik," jelas dia.

Namun, Purbaya menegaskan, peningkatan penerimaan tersebut tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah akan lebih berfokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menutup celah kebocoran dan kecurangan dalam pemungutan pajak.

"Bukan menaikkan tarif ya, tapi menghilangkan kecurangan-kecurangan yang ada, sehingga pajak kita bisa bagus, pendapatannya bisa bagus, tax collection-nya bisa naik," jelas dia.

Dia menambahkan, peningkatan kepatuhan atau compliance menjadi langkah utama pemerintah untuk menjaga keberlanjutan anggaran. Menurutnya, tanpa perbaikan kinerja penerimaan negara, pemerintah hanya akan berkutat pada pengelolaan utang.

"Saya mau naikin compliance, sehingga ratio tax-nya cukup bagus. Hanya itu jalan kita untuk menjaga, bukan hanya itu, itulah jalan utamanya untuk menjaga sustainability dari anggaran. Tanpa itu kita hanya manage utang," terang dia.

Purbaya pun menegaskan bahwa fokus pemerintah bukan semata-mata menjaga rasio utang terhadap penerimaan negara, melainkan memperbaiki kinerja aparat pajak dan bea cukai agar kebocoran penerimaan dapat ditekan.

"Bukan, titik fokusnya adalah perbaikan kinerja personal pajak dan bea cukai ke depan, sehingga nggak ada kebocoran, itu utamanya," Purbaya mengakhiri.