Said Abdullah
Topik · 9 beritaIkuti perkembangan topik Said Abdullah secara kronologis.
🕒 Kronologi
9 peristiwaBanggar DPR Naikkan Target Lifting Migas di KEM-PPKF 2027
Banggar DPR mengesahkan KEM-PPKF 2027 dengan target lifting minyak naik ke 605-620 ribu bph dan gas ke 951-990 ribu barel setara minyak per hari.
Baca selengkapnya →
Ketua Banggar DPR RI Minta BI Naikan Suku Bunga Acuan Jadi 75 Basis Poin
Banggar DPR minta BI naikkan suku bunga 50-75 bps demi stabilkan rupiah di tengah tekanan global, namun BI masih tahan di 4,75%.
Baca selengkapnya → Prabowo Pidato di KEM PPKF, Said Abdullah: Akan Jawab Keraguan Pasar soal Fiskal
Kehadiran Presiden Prabowo menyampaikan KEM-PPKF 2027 dinilai jadi sinyal kuat meredam keraguan pasar atas stabilitas dan keberlanjutan fiskal Indonesia.
Baca selengkapnya → DPR Segera Bahas Kekosongan Kursi OJK, Tekankan Perbaikan Likuiditas Pasar
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengapresiasi mundurnya petinggi OJK sebagai etika yang baik. Namun, ia mendesak perbaikan kebijakan free float segera dilakukan.
Baca selengkapnya →
DPR: Toko Wajib Terima Uang Tunai atau Kena Pidana
Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingatkan merchant yang tolak pembayaran tunai bisa dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp200 juta. Hal ini respons viralnya toko roti tolak uang tuna...
Baca selengkapnya →
Menkeu Purbaya Ungkap Lobi Bansos dengan Pimpinan Banggar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap lobi bantuan sosial dengan Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Dalam sidang paripurna, ia mengaku sempat menantang DPR meminta 5 liter...
Baca selengkapnya →
Revisi Postur RAPBN 2026 Disepakati, Belanja Negara Naik Rp56,2 Triliun
Pembiayaan anggaran disetujui revisi menjadi Rp689,1 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp50,3 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp638,8 triliun
Baca selengkapnya →
DPR Minta UMKM Kebagian Jatah Kredit Dari Penyaluran Rp200 Triliun Ke Himbara
DPR berharap, seyogyanya ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman atas Rp200 triliun tersebut
Baca selengkapnya →
PDIP: Tak Ada Istilah Nonaktif Bagi DPR
Baik Tatib maupun Undang-Undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif buat anggota DPR RI
Baca selengkapnya →