Periskop.id - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan telah menerima laporan komprehensif, mengenai penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani seusai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12) sore, saat menanggapi pertanyaan seputar dugaan keterlibatan praktik pembalakan liar dalam bencana tersebut.

"Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif," kata Muzani, saat disinggung apakah Presiden sudah tahu penyebab utama bencana Sumatera, termasuk dugaan pembalakan liar. 

Muzani menjelaskan, dari berbagai foto dan rekaman lapangan yang ia amati, terlihat jelas tumpukan kayu hanyut yang diduga bukan berasal dari pohon-pohon roboh akibat badai, melainkan kayu bekas tebangan lama.

Temuan itu, menurut Muzani, mengindikasikan, pembalakan liar kemungkinan menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kalau itu betul, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali. Ini harus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan lingkungan. Jangan sampai kelalaian kita hari ini menjadi musibah bagi anak cucu nanti,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Presiden juga menerima laporan serupa, Muzani menyatakan, Kepala Negara sudah memperoleh masukan yang lengkap terkait akar permasalahan banjir. Namun, ia tidak merinci lebih jauh isi laporan tersebut maupun potensi langkah hukum yang mungkin diambil pemerintah.

Muzani kemudian menghindari pertanyaan lanjutan mengenai kemungkinan tindakan tegas pemerintah, termasuk sanksi hukum atau reshuffle Menteri. Ia hanya memastikan, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengerahkan seluruh daya dan upaya pemerintah, untuk membantu pemulihan tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir besar pada beberapa waktu terakhir.

"Presiden menceritakan hasil kunjungannya ke Sumatra, ke Aceh, ke Sumatera Utara, dan ke Sumatera Barat. Beliau melihat langsung musibah yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat," terangnya. 

Mengawali keterangan seputar hasil dialog dengan Presiden, Muzani mengatakan, Presiden melihat sendiri skala kerusakan, besarnya kerugian, hingga beratnya beban warga yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga yang hingga kini masih belum ditemukan.

Menurut Muzani, kondisi infrastruktur di sejumlah titik, dari jalan desa hingga jalan nasional, terdampak berat sehingga arus barang, jasa, dan komunikasi ikut terputus. “Beliau (Presiden Prabowo, red), hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” tuturnya.

Ia menambahkan, tindak lanjut pemulihan terus dikoordinasikan Presiden dengan para menteri dan pimpinan lembaga terkait. Direktur Utama PLN dan Pertamina, imbuhnya, juga telah digerakkan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik dan ketersediaan bahan bakar di wilayah bencana.

“Semua diarahkan agar kondisi kembali normal secepat mungkin,” kata Muzani.

Penyelidikan Bareskrim
terpisah, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki asal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera.

“Sedang penyelidikan,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, asal kayu gelondongan tersebut belum diketahui. Namun, penyelidikan saat ini tengah berjalan.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber. Mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).

Fokus Ditjen Gakkum, ujarnya, adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan," jelasnya.

Hal itu karena sepanjang 2025 saja, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatera. Termasuk di Aceh Tengah pada Juni 2025 saat penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.

Tidak hanya itu, di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025 berhasil diungkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu/log, 2 unit ekskavator, dan 1 unit bulldozer.

"Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya," tuturnya.