Periskop.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Aceh, mempercepat pengumpulan dan penyampaian data rumah terdampak bencana. Hal ini diperlukan sebagai dasar penyaluran bantuan hunian dan pemulihan masyarakat.

Hal itu dikatakannya dalam rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri terkait, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1). 

"Yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota," kata dia.

Tito menyampaikan, kecepatan dan akurasi data menjadi kunci utama penanganan hunian, dengan klasifikasi kerusakan rumah dibagi menjadi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Berdasarkan data per 27 Desember yang diterima pemerintah, tercatat sebanyak 68.850 rumah mengalami rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak.

Dia menambahkan, data terbaru yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total rumah terdampak mencapai sekitar 213.000 unit, seiring dengan kondisi di lapangan yang masih dinamis.

Untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang, pemerintah menyalurkan bantuan berupa dukungan biaya yang diserahkan oleh BNPB, masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.

Tito mengatakan, data untuk hunian itu juga akan digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tambahan, berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah, serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.

Dokumen Kependudukan
Sementara itu, untuk rumah rusak berat dan rumah yang hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian hunian, baik melalui penyediaan hunian sementara maupun pemberian dana tunggu hunian (DTH). Seluruh skema bantuan tersebut, menurut Tito, sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data dari daerah.

"Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya," ucapnya. 

Tito menyebut pengumpulan data di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah berjalan relatif cepat, sementara dari Aceh masih perlu percepatan. Dia mengatakan sumber awal data berada di tingkat kabupaten dan kota.

Dalam kondisi tertentu, seperti di wilayah yang dokumen kependudukannya hilang akibat bencana, pemerintah mengambil langkah percepatan, dengan menugaskan kepala kampung untuk mendata rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Kemudian diverifikasi oleh bupati dengan pendampingan Kapolres dan Kajari setempat

"Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Yang penting betul-betul diyakini itu, dan setelah itu diserahkan kepada bupati. Bupati kemudian dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk mengkroscek, tanda tangan tiga-tiganya," ucapnya.

Skema pengumpulan data tersebut, lanjut Tito, tidak harus menunggu lengkap seluruhnya dan dapat dilakukan secara bertahap. Data yang telah masuk dapat langsung diserahkan ke BNPB untuk diproses dan disalurkan, sementara data tambahan dapat menyusul kemudian.

"Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan. Kami sudah hitung dengan Pak Gubernur dan pak Wagub, 60 persen itu akan tidak ada di pengungsian," imbuhnya.

Tito lalu mencontohkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang dinilai berhasil mempercepat penyaluran bantuan, berkat ketersediaan data. Alhasil, jumlah pengungsi berkurang signifikan dari 21 ribu pengungsi menjadi hanya tersisa 4 ribu pengungsi.

"Untuk itu saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh pak gubernur, Pak Wagub, bupati-Bupati yang 18 yang terdampak ini secepat mungkin datanya," kata Tito.

"Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data," pungkasnya.
Sekolah dan RS
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya juga memperhatikan sekolah-sekolah, RS, dan puskesmas-puskesmas yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini menurutnya perlu diperhatikan di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian untuk pengungsi.

Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, salah satu kabupaten terdampak bencana di Aceh, Kamis, Presiden menekankan sekolah-sekolah, RS, dan Puskesmas juga harus segera diperbaiki dan dibangun kembali agar dapat berfungsi secepatnya.

"Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan, sama puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit, supaya bisa berfungsi secepatnya kembali," kata Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas.

Presiden Prabowo untuk kedua kalinya memimpin rapat terbatas penanganan dampak bencana Sumatera di Aceh. Rapat terbatas kali ini, yang digelar di kompleks Rumah Hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, diikuti sejumlah pejabat, di antaranya

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengumumkan, sebanyak 87 rumah sakit (RS) yang terdampak bencana di Sumatera telah kembali beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

"Menurut Pak Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, red.), ada 87 RS yang terdampak, semuanya lumpuh. Dalam satu bulan ini, semuanya, 87 itu sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tetapi yang pasti dari 87 itu, semuanya sudah bisa pasien datang, diobati," kata Seskab Teddy dalam sesi jumpa pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 29 Desember 2025.

Tidak hanya RS, Teddy melanjutkan pemerintah juga bekerja keras memulihkan kembali ratusan puskesmas yang lumpuh akibat banjir bandang. Dari total 867 puskesmas yang terdampak bencana, sebagian besar telah beroperasi dan menyisakan delapan puskesmas yang belum dapat beroperasi normal.

Di sektor pendidikan, Seskab Teddy menjelaskan pemerintah juga terus berupaya memulihkan kembali bangunan-bangunan sekolah yang terendam timbunan lumpur dan material bawaan banjir bandang. Pembersihan-pembersihan material banjir terus dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI di lokasi-lokasi terdampak bencana, termasuk di bangunan-bangunan sekolah.

Seskab Teddy menyampaikan setelah sempat tertimbun lumpur, sejumlah sekolah saat ini telah bersih kembali, dan dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, anak-anak sekolah saat ini masih libur.

"Walaupun musim libur, anak-anak pengungsian main ke sana, sekolah, belajar sedikit," kata Teddy.