DPR Setujui Nuzran Joher Jadi Ketua Ombudsman 2026-2031

Periskop.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengangkatan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031. Ia menggantikan Hery Susanto yang ditangkap Kejaksaan Agung hanya empat hari usai dilantik pada Januari 2026.

Persetujuan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPR. Keputusan ini merujuk pada surat usulan Pimpinan Komisi II DPR yang telah melalui proses pembahasan internal.

"Pimpinan DPR telah menerima surat dari Pimpinan Komisi II Nomor B45 tanggal 30 Juli 2026 tentang hal pengusulan Ketua Ombudsman masa jabatan 2026-2031. Pimpinan Komisi II telah menyampaikan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan Ketua Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 pada rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 18 Agustus 2026 atas nama Nuzran Joher," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang paripurna, Selasa (18/8).

Nuzran bukan sosok baru di tubuh Ombudsman. Ia merupakan satu dari sembilan pimpinan Ombudsman RI yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Januari lalu.

Saat itu, Nuzran menjabat sebagai pimpinan Ombudsman bidang Pengawasan Pelayanan Publik.

Sebelum bergabung di Ombudsman, karier Nuzran banyak berkutat di ranah ketatanegaraan. Ia tercatat sebagai Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (KKK) MPR pada dua periode berturut-turut, yakni 2015-2019 dan 2019-2024.

Pergantian pucuk pimpinan Ombudsman ini tidak lepas dari kasus yang menjerat Hery Susanto. Dewan Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi pemberhentian kepadanya setelah berstatus tersangka.

Hery diduga terlibat kasus suap tata kelola niaga pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara untuk periode 2013-2025.

Ia dituduh memperjualbelikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman demi membantu perusahaan tambang bermasalah lolos dari jerat denda dalam jumlah besar.

Kasus tersebut membuat Hery Susanto hanya bertahan empat hari di kursi Ketua Ombudsman sebelum ditangkap Kejaksaan Agung, tak lama setelah dilantik pada Januari 2026.