Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional

Periskop.id - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Menurutnya, penetapan status ini sangat mendesak karena dampak kebakaran yang semakin parah telah melumpuhkan aktivitas harian, kesehatan, hingga perekonomian warga.

Ia menilai kondisi Kalimantan saat ini sudah sangat memprihatinkan akibat pekatnya kabut asap. Hal tersebut dikarenakan dampak karhutla di wilayah tersebut dirasa sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat luas.

“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel, Jumat (21/8).

Ia mengatakan, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dilaporkan memicu penurunan jarak pandang drastis hingga tersisa 10 meter. Wilayah terdampak parah seperti Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menghentikan sementara aktivitas transportasi darat dan udara.

Berdasarkan data sebaran titik panas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), wilayah Kalimantan Tengah mencatat angka tertinggi dengan 767 hotspot. Kalimantan Barat menyusul dengan 560 titik, Kalimantan Selatan dan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

Daniel menegaskan, pemerintah tidak boleh sekadar menyajikan angka hotspot sebagai laporan rutin tahunan. Menurutnya, setiap titik panas berpola tinggi harus segera diverifikasi dan ditangani tim lapangan dalam hitungan jam.

Kondisi kabut asap tebal ini diungkapkan melumpuhkan sektor pendidikan hingga memicu kecelakaan lalu lintas. Aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak bahkan terpaksa meliburkan para siswa demi keselamatan.

Krisis udara bersih ini dinilai memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan merusak ekosistem lokal. Kabut asap lintas batas ini bahkan berdampak ke Malaysia hingga ratusan sekolah di sana ditutup sementara.

Pemerintah Singapura juga telah mewanti-wanti warganya terkait potensi penyebaran kabut asap dari Sumatera dan Kalimantan. Kondisi ini membuat Malaysia menyatakan kesiapan untuk membantu proses penanganan karhutla di Indonesia.

Guna mengatasi situasi darurat ini, ia mendorong pengerahan pasukan pemadam masif melalui operasi water bombing dan tim gabungan darat dari Manggala Agni, BPBD, serta TNI/Polri. Menurutnya, fokus pemadaman harus diarahkan ke lahan gambut di sekitar area bandara.

Ia menambahkan, operasi modifikasi cuaca perlu disegerakan melalui koordinasi BNPB, BMKG, dan BRIN sebelum puncak kemarau tiba. Menurutnya, potensi awan yang tersisa wajib dimanfaatkan secara optimal untuk menurunkan hujan buatan.

Politisi asal Kalimantan Barat ini turut mempertanyakan lemahnya mitigasi dan antisipasi pemerintah terhadap bencana tahunan ini. Menurutnya, penanganan karhutla seolah selalu menunggu kondisi membesar terlebih dahulu sebelum direspons secara serius.

Mengenai penyebab kebakaran, ia menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku pembakaran maupun pihak yang lalai. Langkah tegas ini dinilai penting untuk mencegah timbulnya aksi main hakim sendiri oleh warga yang geram.

Di sisi lain, percepatan pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan mendesak untuk dilakukan demi mendukung operasional pemadaman di lapangan.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ucap Daniel.

Dukungan dana tersebut dinilai sangat krusial agar petugas tidak lagi terkendala keterbatasan alat dan sumber daya.

"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," pungkas Daniel.