Pemerintah Siapkan Bantuan Rp15-30 Juta per Unit untuk 81.436 Rumah Rusak Terdampak Gempa NTT

Periskop.id - Pemerintah menyiapkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rumah rusak ringan akan mendapat Rp15 juta dan rumah rusak sedang Rp30 juta, sementara rumah yang masuk kategori rusak berat akan ditangani melalui pembangunan atau penggantian hunian.

Skema tersebut menjadi penting karena data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu (26/8/2026) pukul 09.00 WIB menunjukkan 81.436 rumah mengalami kerusakan akibat gempa Flores. Rinciannya, 36.958 rumah rusak ringan, 18.970 rusak sedang, dan 25.508 rusak berat.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, besaran bantuan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan.

"Rusak ringan akan disampaikan nanti sebesar Rp15 juta, sedangkan rusak sedang Rp30 juta," kata Berton.

Pemerintah belum merinci mekanisme akhir pencairan bantuan dalam keterangan terbaru tersebut. Pendataan dan verifikasi masih dilakukan untuk memastikan kategori kerusakan serta penerima bantuan benar-benar sesuai kondisi lapangan.

Rumah Rusak Berat Disiapkan Hunian Tetap

Untuk rumah rusak berat, pemerintah menggunakan penanganan berbeda. BNPB sebelumnya menjelaskan warga akan diarahkan menuju pembangunan hunian tetap atau huntap, bukan sekadar menerima bantuan perbaikan seperti kategori ringan dan sedang.

Selama menunggu pembangunan huntap, BNPB juga menyiapkan dua alternatif tempat tinggal sementara. Warga dapat memilih menempati hunian sementara atau menerima Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu untuk kebutuhan menyewa tempat tinggal.

Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya menjelaskan, skema tersebut saat meninjau wilayah terdampak.

“Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian,” jelas Suharyanto.

Skema untuk rumah rusak berat memang sempat disebut dalam beberapa keterangan daerah dengan nominal bantuan tertentu. Namun, dalam penjelasan resmi terbaru BNPB, penanganan yang ditegaskan adalah pembangunan hunian tetap, disertai huntara atau dana tunggu hunian selama masa transisi. Mekanisme dan pertanggungjawaban akhirnya masih disiapkan.

Data Harus Seragam dan Berdasarkan Nama-Alamat

Sebelum bantuan disalurkan, pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap puluhan ribu rumah yang tercatat rusak. Berton mengatakan, pemerintah telah memberikan bimbingan teknis kepada calon asesor agar kategori rusak ringan, sedang, dan berat menggunakan standar yang sama.

"Sekarang sudah dilakukan pendataan-pendataan rumah rusak dan kami perlu sampaikan sebelum pendataan dilakukan, sudah dilakukan terlebih dahulu bimbingan teknis kepada calon-calon asesor yang akan menilai rumah rusak berat, sedang maupun rusak ringan," terangnya.

Standardisasi diperlukan untuk mencegah perbedaan angka antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, BNPB, maupun kementerian dan lembaga lain.

"Kami berharap nanti dengan pembimbingan teknis ini tentu akan membangun keseragaman pemahaman metode mekanisme pendataan dampak bencana," imbuhnya.

Hasil akhirnya ditargetkan berbasis by name, by address, sehingga identitas pemilik, alamat, serta kategori kerusakan setiap rumah dapat diverifikasi.

"Sehingga pemerintah daerah bersama dengan kementerian lembaga yang terkait nanti akan mengeluarkan atau mendapatkan angka yang sama berdasarkan by name, by address atau dengan nama, dengan alamat di mana orang tersebut berada," kata Berton.

Kebutuhan pendataan akurat menjadi krusial karena angka kerusakan bergerak cepat. Pada 17 Agustus, BPBD NTT baru mencatat 7.968 rumah terdampak. Sembilan hari kemudian, hasil pendataan BNPB telah mencapai 81.436 rumah. Perbedaan besar tersebut mencerminkan proses pendataan yang terus diperluas ke wilayah terdampak, bukan semata-mata penambahan kerusakan baru.

25.508 Rumah Rusak Berat

Dari total rumah terdampak, 25.508 unit atau sekitar 31% tercatat rusak berat. Sementara 36.958 atau 45,38% rusak ringan dan 18.970 atau 23,29% rusak sedang. Kerusakan juga meluas ke fasilitas publik. BNPB mencatat 118 fasilitas kesehatan dan 2.756 fasilitas pendidikan terdampak. Selain itu, 500 kantor dan 495 rumah ibadah mengalami kerusakan.

Gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 juga telah menyebabkan 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang luka atau sakit, dan 179.037 warga masih mengungsi hingga Rabu.

Jumlah pengungsi turun 6.094 orang dibandingkan pendataan sebelumnya setelah sebagian warga memilih pulang atas keinginan sendiri. BNPB menegaskan mereka tidak dipaksa kembali ke rumah.

Perbaikan Rumah Tunggu Rekomendasi BMKG

Meski pemerintah telah menyiapkan skema perbaikan dan pembangunan kembali, pekerjaan fisik belum akan dilakukan secara terburu-buru. Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan huntap dan perbaikan rumah menunggu rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mengingat gempa susulan masih terjadi.

“Saya kira kita tetap mengacu saja kepada BMKG. Kalau mereka menilai sudah aman untuk mulai membangun, baru kita mulai bangun,” kata Prabowo saat memimpin rapat penanganan gempa di Nagekeo, Rabu.

BNPB melaporkan sedikitnya 143 gempa susulan yang dirasakan masyarakat telah terjadi sejak gempa utama hingga Rabu. BMKG terus mengevaluasi tren kegempaan sebelum memberikan rekomendasi mengenai keamanan pembangunan kembali di kawasan terdampak.

Di Sikka, pembangunan hunian sementara telah mulai dilakukan karena bangunan semipermanen dinilai relatif lebih aman dibandingkan pengungsi terus tinggal di tenda.

Rp200 Miliar untuk Pemda, Berbeda dengan Bantuan Rumah

Selain program perbaikan rumah, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp200 miliar bantuan kemasyarakatankepada pemerintah daerah di NTT. Sebanyak Rp40 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, sedangkan masing-masing Rp20 miliar disalurkan kepada Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Dana Rp200 miliar tersebut merupakan dukungan bagi pemerintah daerah untuk menangani bencana dan berbeda dari skema bantuan Rp15 juta-Rp30 juta per rumah yang pencairannya bergantung pada hasil verifikasi kerusakan.

Dengan lebih dari 81 ribu rumah tercatat terdampak, proses validasi menjadi tahapan kunci sebelum pemerintah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Kecepatan penyaluran bantuan nantinya akan sangat bergantung pada keseragaman data, kepastian kategori kerusakan, serta kondisi keamanan wilayah setelah rangkaian gempa susulan.