Nasional

September Jadi 'Battleground' Karhutla, OMC dan 1.000 Personel Tambahan Disiapkan

Menhut Raja Juli Antoni menyebut September 2026 periode krusial karhutla. OMC, water bombing, dan lebih dari 1.000 personel BKO disiapkan

1 hari yang lalu · 6 mnt baca
September Jadi 'Battleground' Karhutla, OMC dan 1.000 Personel Tambahan Disiapkan
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usai Rakor Penanganan Karhutla, di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). dok. Kemenhut RI
Ukuran teks
Sedang

Periskop.id - Pemerintah bersiap menghadapi September sebagai periode paling krusial dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, hingga penambahan lebih dari 1.000 personel akan dimaksimalkan ketika sebagian wilayah Indonesia masih berada di puncak musim kemarau.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan September akan menjadi bulan penentu karena peluang hujan yang lebih konsisten diperkirakan baru meningkat setelah periode tersebut.

“Karena September ini kita di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kita dengarkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lagi, saya dengar baru awal Oktober nanti ada potensi hujan. Jadi sebulan ini adalah battleground kita,” kata Menhut Raja Antoni seusai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).

Pernyataan itu sejalan dengan proyeksi BMKG. Meski puncak musim kemarau secara nasional paling luas terjadi pada Agustus, sekitar 25,41% wilayah daratan Indonesia diperkirakan baru mencapai puncak kemarau pada September. Curah hujan kategori tinggi diproyeksikan mulai meningkat secara bertahap pada Oktober-November 2026.

OMC Jadi Senjata Utama Selama Awan Masih Tersedia

Raja Juli menempatkan OMC sebagai salah satu instrumen utama karena operasi tersebut memungkinkan pemerintah memanfaatkan awan yang tersedia untuk menghasilkan hujan di wilayah sasaran.

“Karena bagaimana pun, yang paling efektif ini memang OMC, dan karena kita masih punya window untuk melakukan OMC,” ujarnya pula.

Namun, OMC tidak dapat dilakukan setiap saat. Operasi membutuhkan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memungkinkan penyemaian. Karena itu, pemerintah harus menentukan waktu dan lokasi secara berbasis data meteorologi.

BMKG sebelumnya menyatakan OMC akan diperluas sebagai bagian dari mitigasi kekeringan dan karhutla selama El Niño. Hingga pertengahan Juli, sekitar 54,5% luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara 48,77% wilayah daratan diprediksi mengalami kemarau lebih panjang dari kondisi normal.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan, strategi tersebut tidak hanya diterapkan ketika api sudah muncul. “BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” kata Faisal.

Sejak awal musim kemarau, pemerintah juga menggunakan OMC untuk pembasahan kembali atau rewetting lahan gambut, terutama ketika muka air tanah turun dan risiko kebakaran meningkat. Kemenhut menyebut strategi tersebut sebagai bagian dari upaya menggeser penanganan karhutla dari pemadaman menuju pencegahan.

Hotspot Turun, Tapi Kalbar dan Kalteng Masih Tinggi

Penguatan operasi dilakukan ketika data terbaru menunjukkan titik panas mulai menurun, tetapi risikonya belum berakhir. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, sebanyak 946 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggiterdeteksi secara nasional hingga Minggu (30/8/2026) pukul 21.02 WIB. Jumlah itu turun 629 titik dibandingkan sehari sebelumnya.

Kalimantan Barat masih menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 455 hotspot, disusul Kalimantan Tengah 308 titik, Sumatera Selatan 36 titik, Kalimantan Selatan 18 titik, Jambi satu titik, sedangkan Riau nihil pada pemantauan tersebut.

Perlu dicatat, hotspot tidak otomatis berarti satu kejadian kebakaran. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu dari pemantauan satelit yang selanjutnya perlu diverifikasi di lapangan.

Tren menurun paling kentara terlihat di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot di provinsi itu anjlok dari 1.116 menjadi 308 titik dalam periode 29-30 Agustus atau turun sekitar 72,4%.

Meski demikian, pemerintah belum mengendurkan operasi. Kemenhut mencatat asap pada Senin pagi telah menurunkan jarak pandang di sejumlah bandara, termasuk menjadi 1,3 kilometer di Bandara Supadio Pontianak, 1,5 kilometer di Tjilik Riwut Palangka Raya, dan tiga kilometer di Syamsudin Noor Banjarmasin.

Water Bombing dan Satgas Darat Tetap Dikerahkan

Selain memanfaatkan hujan buatan, strategi September tetap bertumpu pada pemadaman udara dan darat. Helikopter water bombing akan digunakan untuk menjangkau kebakaran yang sulit dicapai personel. 

Sementara itu, satuan tugas darat ditempatkan berdasarkan konsentrasi titik panas dengan sistem pergantian personel untuk mencegah kelelahan. “Yang ketiga tentu saja pasukan darat, satgas darat. Saya berharap sekali nanti deployment-nya bisa diatur semaksimal mungkin di tempat masing-masing yang banyak hotspot-nya, berapa kali sehari mereka harus bergantian,” kata dia lagi.

Kemenhut juga berupaya menambah kekuatan melalui skema Bantuan Kendali Operasi (BKO). “Termasuk kami juga di Kementerian Kehutanan berusaha untuk melakukan BKO sekitar 1.000 orang lebih, bertambah,” ujarnya.

Tambahan personel tidak seluruhnya harus bekerja langsung memadamkan api. Tenaga yang tidak memiliki kompetensi khusus dapat mengambil tugas logistik dan pekerjaan pendukung agar personel berpengalaman lebih fokus melakukan pemadaman.

“Personel yang tidak memiliki keahlian khusus pemadaman tetap dapat membantu pekerjaan pendukung,” kata dia pula.

Skema tersebut sebelumnya telah dilakukan di Sumatera Selatan. Pada Agustus, 254 personel Manggala Agni di provinsi itu diperkuat 45 personel BKO dari Sarolangun, Muara Tebo, dan Jambi untuk menangani kebakaran, khususnya di Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Musi Banyuasin.

202 Ribu Hektare Terbakar hingga Juli

Besarnya mobilisasi pemerintah tidak terlepas dari peningkatan luas karhutla tahun ini.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan sekitar 202.004 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari-Juli 2026. Sekitar 57% berada di kawasan hutan, sedangkan 43% lainnya berada di Area Penggunaan Lain (APL).

Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau termasuk provinsi dengan luasan karhutla terbesar hingga Juli. Meski meningkat dibanding tahun-tahun non-El Niño, pemerintah menyebut luas kebakaran tahun ini masih jauh di bawah bencana karhutla pada 2015.

Sepanjang 2026 hingga akhir Agustus, Manggala Agni bersama unsur terkait juga tercatat telah menjalankan 4.682 operasi penanganan karhutla, dengan luas area yang ditangani mencapai sekitar 38.277 hektare.

Ancaman tahun ini diperbesar kondisi iklim. BMKG memperkirakan El Niño dapat bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027, sementara Indian Ocean Dipole (IOD) positif berpotensi aktif pada September-Desember 2026. Kombinasi keduanya dapat memperkuat kondisi kering di sejumlah wilayah Indonesia.

Enam Provinsi Jadi Prioritas

Operasi pemerintah difokuskan terutama di enam provinsi yang selama ini menjadi prioritas pengendalian karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Kemenhut menilai kondisi terbaru memang memberikan sinyal perbaikan, tetapi penurunan titik panas tidak boleh diterjemahkan sebagai berakhirnya ancaman. “Secara nasional saya ingin laporkan kepada masyarakat Indonesia, sekali lagi kondisi kita belum aman dari karhutla, namun tren secara nasional juga menurun membaik,” kata Raja Juli.

Kewaspadaan menjadi semakin penting karena musim kering tidak berlangsung seragam antardaerah. Di Sumatera Selatan misalnya, BMKG memperkirakan puncak kemarau berlangsung sepanjang Agustus-September dan dapat berlanjut hingga pertengahan Oktober, sementara hujan yang muncul dalam periode tersebut belum tentu cukup kuat menghentikan kemunculan hotspot.

Dengan kondisi tersebut, September menjadi ujian terbesar pengendalian karhutla 2026. Pemerintah kini harus memanfaatkan setiap peluang OMC, mempertahankan armada water bombing, serta menjaga ribuan personel darat tetap efektif sampai curah hujan mulai meningkat.

Pada saat yang sama, penurunan hotspot dalam beberapa hari terakhir memberi ruang bagi operasi untuk menekan api sebelum kondisi kering kembali memburuk. Kuncinya bukan hanya seberapa cepat kebakaran dipadamkan, tetapi seberapa efektif pemerintah mencegah titik panas baru berkembang menjadi kebakaran luas selama satu bulan paling krusial tersebut.

Saya juga bisa memantau perkembangan hotspot, OMC, dan luas karhutla selama September untuk memperbarui artikel ketika datanya berubah.

Baca berita dan informasi lainnya mengenai Raja Juli Antoni, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), operasi modifikasi cuaca (OMC), dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan mengeklik tautan.

Gimana reaksimu soal berita ini?

Rekomendasi untukmu

Geser →

Komentar (0)

Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.

Belum ada komentar.