Prabowo Pesan Pesawat Besar untuk Water Bombing, Perkuat Mitigasi Bencana

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah akan meningkatkan investasi untuk memperkuat mitigasi bencana, termasuk menambah armada helikopter dan memesan sejumlah pesawat berukuran besar yang dapat digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran dari udara atau water bombing.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo melalui program Presiden Menjawab yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (16/9/2026). Menurut dia, kapasitas lembaga penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan mengingat Indonesia menghadapi risiko bencana geologi maupun hidrometeorologi yang tinggi.

"Saya bertekad meningkatkan kemampuan mitigasi kita. Badan-badan yang menghadapi bencana harus kita perkuat," katanya.

Salah satu fokus pemerintah adalah memperkuat kemampuan operasi udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo menilai Indonesia membutuhkan armada helikopter dalam jumlah besar untuk mendukung berbagai operasi tanggap bencana. "Saya sudah pesan beberapa pesawat besar untuk water bombing," ujarnya.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci jenis pesawat, jumlah unit, nilai investasi, maupun jadwal kedatangan pesawat besar yang disebut telah dipesan tersebut. Pernyataan Prabowo menekankan rencana penguatan kapasitas armada penanggulangan bencana secara bertahap.

Karhutla Dorong Kebutuhan Armada Udara

Rencana penambahan pesawat muncul ketika pemerintah masih menghadapi ancaman karhutla di sejumlah daerah akibat kondisi musim kering dan fenomena El Nino.

Pada Agustus 2026, Prabowo mengatakan, pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor dan pompa air, serta ribuan personel untuk membantu menangani karhutla. Operasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

"Karena kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar, kita telah menunjukkan negara kita kuat," kata Prabowo.

Operasi udara masih menjadi salah satu instrumen penting dalam penanganan kebakaran. BNPB mencatat, dalam operasi karhutla di Kalimantan Barat pada September 2026, pemerintah menyiagakan dua helikopter patroli dan sembilan helikopter water bombing, termasuk Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17. Sebanyak 15.091 personel gabungan juga dikerahkan untuk menangani titik api melalui jalur darat.

Di Kalimantan Tengah, BNPB juga mengoperasikan dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, serta pesawat Caravan untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah daerah setempat menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

BNPB sebelumnya menjelaskan, pemadaman menggunakan helikopter merupakan salah satu tahapan penanganan apabila Operasi Modifikasi Cuaca dan operasi darat belum mampu mengendalikan kebakaran. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Indonesia Hadapi Beragam Risiko Bencana

Penguatan kapasitas mitigasi juga berkaitan dengan karakter geografis Indonesia. BNPB mencatat Indonesia memiliki 129 gunung api aktif dan berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Wilayah Indonesia juga terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Risiko yang dihadapi tidak terbatas pada gempa bumi dan letusan gunung api. Data BNPB menunjukkan bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian di Indonesia.

Sepanjang Juni 2026, BNPB mencatat 106 kejadian bencana. Karhutla menjadi yang paling banyak dengan 37 kejadian atau 34,9%, disusul banjir sebanyak 25 kejadian atau 23,6%, kekeringan 20 kejadian atau 18,9%, serta cuaca ekstrem 15 kejadian atau 14,2%. Lebih dari 90% bencana pada bulan tersebut tergolong bencana hidrometeorologi.

Situasi tersebut membuat pemerintah mengandalkan kombinasi penanganan darat, pemadaman udara, OMC, pembangunan sumur bor hingga pengerahan personel lintas instansi.

Prabowo juga menghubungkan kemampuan menghadapi bencana dengan tata kelola sumber daya negara. Ia meminta jajarannya mencegah kebocoran anggaran dan korupsi agar negara memiliki ruang fiskal untuk memperkuat institusi maupun membeli peralatan yang dibutuhkan saat kondisi darurat.

"Kalau kita tidak bisa menjaga resources-resources kita, kita nanti akan mengalami kelemahan dalam menghadapi situasi yang kita perlukan," tuturnya. 

Menurut Prabowo, posisi geografis Indonesia memang menghadirkan ancaman bencana, tetapi pada saat yang sama memberikan kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Jadi, inilah yang mungkin Yang Mahakuasa kasih cobaan, tapi Dia juga kasih kelebihan. Nah, tinggal bagaimana kita me-manage negara kita. Karena itu, kita harus memiliki negara, memiliki institusi yang efisien," cetusnya. 

Efisiensi Anggaran Diklaim Tembus Rp300 Triliun

Penguatan mitigasi bencana turut dikaitkan Prabowo dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia mengatakan sejumlah belanja yang dianggap tidak produktif, seperti seremoni dan perayaan di kementerian, telah dikurangi.

"Waktu saya ambil alih pemerintahan, saya periksa anggaran. Itu tiap kementerian itu ada anggaran untuk hari ulang tahun. Dan itu tidak sedikit. Saya hilangkan. Tidak usah ada perayaan hari ulang tahun," katanya.

Pada Februari 2026, Prabowo menyatakan pemerintahannya melakukan penghematan lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama. Dalam pidato Indonesia Economic Outlook 2026, ia menyebut angka efisiensi tersebut mencapai sekitar Rp308 triliun, dengan dana dialihkan ke program yang dinilai lebih produktif.

Rencana pembelian pesawat water bombing menjadi bagian dari agenda lebih luas untuk meningkatkan kesiapan negara menghadapi bencana. Namun, besarnya anggaran pengadaan, spesifikasi pesawat, sumber pembiayaan serta waktu operasional armada baru masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.