BPOM Siapkan Anggaran Pengawasan MBG Sebesar Rp509 Miliar pada 2027

Periskop.id - BPOM mengalokasikan dana Rp509 miliar pada 2027 khusus mengawal keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil demi memastikan kualitas sajian bagi penerima manfaat tetap terjaga secara ketat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan pengajuan dana pengawalan program tersebut awalnya menyentuh angka Rp1,2 triliun. Menurutnya, hasil kesepakatan akhir menetapkan nilai pagu yang disetujui sebesar Rp509 miliar.

“Anggaran yang ada Rp509 miliar itu memang diusulkan oleh BPOM. Seingat saya itu [awalnya diusulkan] Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan MBG, tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar,” ujar Taruna usai rapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (17/9).

Ia memaparkan total pagu anggaran BPOM tahun depan mencapai Rp1,93 triliun. Sebanyak 67,79% dari dana tersebut dialokasikan untuk belanja operasional lembaga.

Taruna menambahkan bahwa sisa anggaran sebesar 32,21% diperuntukkan bagi belanja nonoperasional. Pos ini mencakup Program Kerja Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis serta tugas pengawasan rutin.

Ia menjelaskan pengawasan ketat ini berjalan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Landasan hukum ini mengatur secara rinci tata kelola penyelenggaraan program pangan tersebut.

“Di Pasal 24 ayat (2) sampai (7) itu sangat tegas bahwa kita mulai dari pengawalan keamanan bahan bakunya, edukasinya, kemudian pengelolaannya hingga distribusi dan penyajiannya, hingga mitigasi kalau terjadi,” ucapnya.

Menurut Taruna, skema pengawalan lapangan terbagi ke dalam tiga fokus kegiatan utama. Strategi tersebut mencakup tindakan preventif, penelusuran responsif, serta surveilans berbasis data.

Ia merinci alokasi Rp115,7 miliar digunakan untuk langkah pencegahan seperti edukasi dan pendampingan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sementara itu, kegiatan penelusuran dan tindak lanjut perbaikan mendapat jatah Rp27,5 miliar.

Porsi terbesar anggaran senilai Rp366 miliar difokuskan untuk kegiatan surveilans serta pengujian sampel pangan. Langkah pengujian berkala ini dinilai krusial untuk memetakan wilayah yang memiliki kerawanan tinggi.

“Di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawan sehingga kita bisa telusuri. Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk mitigasi supaya tidak terjadi lagi,” jelas Taruna.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono turut menyambut positif skema pengawasan ketat yang disiapkan BPOM tersebut. Menurutnya, koordinasi antarlembaga sudah berjalan intensif demi mengutamakan upaya pencegahan keracunan di lapangan.

“Tujuannya adalah bagaimana MBG yang kita sediakan ini preventifnya lebih diutamakan karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami menyambut baik, tentu saja, Rp509 miliar anggaran BPOM tadi,” ucap Sudaryono.