periskop.id - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengadakan Konsultasi Tahunan Ke-13 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7). Pertemuan ini menandai kelanjutan diplomasi kedua negara setelah jeda panjang sejak konsultasi terakhir di Kuching, Serawak, tahun 2017. 

Dalam kesempatan ini, pembahasan soal pengelolaan bersama wilayah Ambalat, sebuah kawasan perbatasan strategis, masih berada pada tahap eksplorasi awal dan belum dibahas secara spesifik dalam agenda resmi. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ambalat masih bersifat penjajakan.

"Kita masih melakukan exploratory talk sebenarnya, modalitasnya seperti apa, teknisnya seperti apa, masih panjang perjalanan," ujarnya dikutip dari Antara. 

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia melihat potensi besar yang dapat dimanfaatkan dari kawasan tersebut, terutama dalam sektor kelautan dan perikanan.

Sugiono menambahkan bahwa pembahasan teknis mengenai kerja sama di Ambalat akan dilanjutkan oleh masing-masing kementerian terkait jika kesepakatan telah tercapai. Namun untuk saat ini, belum ada detail yang bisa dibagikan kepada publik. 

“Modalitasnya kita belum tahu. Masih dibicarakan di tahap yang sangat awal,” katanya lagi, menandakan bahwa proses diplomatik masih berjalan hati-hati.

Kawasan Ambalat memang memiliki sejarah panjang dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Pada awal 2000-an, wilayah ini sempat memicu ketegangan ketika Malaysia menerbitkan peta yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya. 

Pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut dan memperkuat kehadiran maritim di sana, mengingat blok Ambalat memiliki potensi migas yang signifikan. Meski belum menghasilkan konflik bersenjata, perselisihan ini menjadi titik krusial dalam sejarah diplomasi kedua negara di bidang perbatasan.

Di luar isu Ambalat, Presiden Prabowo dan PM Anwar juga membahas capaian positif yang telah diperoleh bersama. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah nelayan yang ditangkap karena pelanggaran wilayah perairan masing-masing. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya koordinasi dan kesadaran hukum antara masyarakat pesisir kedua negara.

Pertemuan bilateral tersebut berlangsung dalam dua sesi, yakni diskusi empat mata antara kepala negara dan makan siang kerja (working luncheon) bersama delegasi masing-masing. 

Dari Indonesia, hadir sejumlah pejabat penting seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN M. Herindra. Sementara dari Malaysia, hadir Menlu Mohamad Hasan dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek, disertai tokoh utama dari negara bagian Sarawak dan Sabah.

Isu pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia turut menjadi agenda dalam konsultasi tahunan ini. Kedua negara berencana membentuk pusat pembelajaran komunitas di Sabah dan Sarawak agar anak-anak dari kalangan PMI dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret atas tantangan sosial yang selama ini dihadapi oleh komunitas pekerja migran.

Konsultasi Tahunan Ke-13 ini mencerminkan komitmen dua negara untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor. Walau pengelolaan Ambalat belum mencapai kesepakatan, diplomasi terbuka dan intens terus dijalankan.