periskop.id - Proses seleksi kepemimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh dominasi sejumlah kandidat yang berasal dari almamater Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Peneliti dari Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana Siprianus Jewarut menyuarakan keprihatinan atas potensi risiko terhadap tata kelola lembaga. Ia menilai konsentrasi pimpinan dari satu almamater dapat menjadi celah pelanggaran.

“Geng-geng dari kampus dalam satu institusi atau perusahaan itu sudah terbukti menjadi akar pelanggaran GCG yang pada akhirnya mengarah ke korupsi berjamaan. Apalagi, jika mereka menyusup ke lembaga-lembaga keuangan yang di situ ada dana publik seperti LPS,” ujar Siprianus kepada wartawan, Kamis (14/8).

Tercatat ada tiga dari delapan kandidat yang masih dalam proses seleksi merupakan alumni STAN. 

Mereka adalah M. Iman Nuri H. B. Pinuji sebagai calon Ketua Dewan Komisioner, Farid Azhar Nasution (alumni 1992) sebagai calon Wakil Ketua Dewan Komisioner, dan Ferdinan Dwikoraja Purba (alumni 1994) sebagai calon Anggota Dewan Komisioner.

Untuk posisi Ketua dan Anggota Dewan Komisioner, nama-nama calon saat ini sedang menunggu keputusan Presiden sebelum diajukan untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR. 

Sementara itu, dua calon Wakil Ketua, termasuk Farid Azhar Nasution, telah menjalani uji kelayakan namun hasilnya belum diumumkan kepada publik.

Kondisi ini semakin menjadi perhatian karena Ketua Komisi XI DPR, Ahmad Misbakhun, dan salah satu anggotanya, Ecky Awal Mucharam, juga merupakan alumni STAN. Komisi XI adalah lembaga yang akan melakukan uji kelayakan terhadap para calon pimpinan LPS.

Kekhawatiran mengenai solidaritas almamater yang berlebihan ini merujuk pada sejumlah kasus korupsi di masa lalu. 

Salah satu yang paling dikenal publik adalah kasus korupsi pajak yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo dan sejumlah pejabat lain dari Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan alumni STAN angkatan 1986.

Koneksi antaralumni ini bahkan pernah dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK saat itu, Pahala Nainggolan, membenarkan adanya kelompok alumni yang teridentifikasi dalam lingkaran kasus korupsi tersebut. 

“Itu geng tuh ada, ada banget. Ini angkatan dia juga, pejabat juga,” kata Pahala saat itu.