Periskop.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan, DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki siap membantu Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam mengawasi jika ada jenderal TNI atau Polri yang berada di balik praktik tambang ilegal.

"Tentu kami melalui perangkat kami yang ada, punya fungsi pengawasan. Kami punya fungsi legislasi, kami terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden tadi, ya," kata Sultan menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Ia sependapat dengan Presiden Prabowo agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dikelola sesuai dengan aturan, undang-undang, maupun regulasi yang ada. Oleh sebab itu, Sultan mengatakan, DPD RI ikut mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Bentuk pengawasan kita banyak, ya. Pengawasan kita, kita bisa turun ke daerah, memastikan bahwa semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi kerja-kerja penyelenggara negara, termasuk di dalamnya institusi, kita awasi dengan baik agar sesuai dengan tugas dan fungsinya," katanya.

Sultan menyebut pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal "orang-orang kuat" di balik tambang illegal, merupakan sesuatu hal yang baik. Pernyataan itu bukan kali pertama disampaikan Kepala Negara.

"Tentu itu sangat baik dan Presiden itu me-mention (menyebut) ini juga bukan pertama kali. Memang di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau juga sangat concern(perhatian) terhadap bagaimana upaya memastikan SDA kita dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi," tuturnya. 

Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal tambang ilegal dan akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Presiden mengaku telah mendapat laporan dari apparat, terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini, demi rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Kepala Negara juga memperingatkan semua pihak yang terlibat akan ditindak, termasuk "orang-orang kuat" hingga jenderal.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," ucap Presiden.

Peringatan itu juga disampaikan Prabowo kepada partai politik, termasuk Partai Gerindra yang ia pimpin.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Anda laporan saja karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berani," ujarnya.

Pesan Moral

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai oknum jenderal TNI dan Polri yang terlibat dalam tambang illegal. Ia menyebut hal tersebut merupakan pesan moral agar penertiban dilakukan terhadap siapa pun tanpa pandang bulu.

Setelah usai menghadiri Sidang Tahunan MPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prasetyo menyebut pernyataan Presiden perlu dimaknai secara luas, bukan untuk menyerang pihak tertentu.

“Pesan ini disampaikan kepada siapa pun yang memiliki, ataupun kemudian misalnya diistilahkan selama ini, jadi yang melindungi atau memperlancar semua kegiatan-kegiatan itu,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, pesan Presiden tersebut lebih pada dorongan agar seluruh pihak bekerja sama dalam memberantas praktik ilegal, termasuk di sektor pertambangan. Prasetyo juga mengutip pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut perlunya kerja sama lintas lembaga dan mengurangi sikap “baperan” (bawa perasaan) dalam menyikapi kritik.

“Ini kan pesan saja, yang paling penting seperti disampaikan Ibu Puan, Ketua DPR, kita harus bekerja sama, harus move on, dan kurangi baperan,” tegasnya.