Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan pada tahun 2026.

Menurut Kepala Negara, hal ini merupakan upaya negara demi mewujudkan ketahanan pangan yang berjalan beriringan dengan subsidi pupuk, hingga deregulasi penyaluran pupuk, yang berdampak pada produksi beras.

“Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp53,3 triliun kita siapkan,” kata Presiden Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). 

Prabowo menegaskan, Indonesia harus berdaulat dalam sektor pangan dan melakukan cetak sawah baru. Menurutnya, Indonesia harus terus mewujudkan ketahanan pangan sebagai bukti kemandirian bangsa. 

Oleh karena itu, imbuhnya, swasembada pangan, terutama pada komoditas beras dan jagung harus tercapai guna menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan petani.

"Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan," tegasnya. 

Salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, lanjut Prabowo, dilakukan melalui cetak sawah baru. Pemerintah juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam penyediaan bibit unggul, alat mesin pertanian modern, pembiayaan yang mudah bagi petani serta menjamin harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah seperti Rp6.500 per kilogram.

"Kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah," kata Prabowo.

Berdaulat dan Mandiri

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri merupakan pesan kuat yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita kembali menyatukan segala energi bangsa ini di usia ke 80 tahun. Indonesia harus semakin berdaulat semakin mandiri, tentunya semakin bisa menghadirkan kemajuan dan kesiapan siaga untuk rakyat. Ini menjadi pesan kuat dari bapak presiden tadi," ujar Menko AHY saat ditemui di sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, semua elemen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat mendasar bagi perekonomian nasional, yang harus memiliki daya saing dan kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin bagi kepentingan rakyat.

Seperti diketahui, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut. Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.