Periskop.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad mengemukakan, kebijakan menaikan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus diberlakukan secara menyeluruh. Artinya, tidak parsial tetapi harus ke semua perangkat kewilayahan lainnya.

"Usulan kenaikan operasional RT dan RW kami sambut baik. Tapi harus ada keadilan dan pemerataan," kata Riano di Jakarta, Rabu (23/7). 

Ia mengaku menyambut baik kebijakan kenaikan dana operasional untuk ketua RT dan RW se-Jakarta. Riano juga mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan RT/RW di Ibu Kota.

Namun, Riano berharap kebijakan ini juga perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh parsial. Riano menekankan, selain RT/RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), masih banyak perangkat kewilayahan lainnya yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Khususnya, di tingkat kelurahan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Dasawisma dan Posyandu. Kemudian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga Pos Binaan Terpadu (Posbindu).

"Semua elemen ini berperan penting dalam pelayanan di wilayah, jadi tidak boleh hanya satu sisi saja yang dinaikkan operasionalnya. Saya kira, perangkat-perangkat lain juga harus disesuaikan agar ada rasa keadilan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengumumkan kenaikan dana operasional bagi RT/RW di Jakarta dalam waktu dekat. Kenaikan dana operasional RT/RW ini merupakan salah satu janji kampanye Pramono-Rano saat maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi dana operasional untuk RT/RW saya sudah tanda tangani. Nanti saya umumkan pada saat berlakunya, mudah-mudahan bulan Oktober," kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

Tak hanya dana operasional RT/RW, Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan ada ckenaikan dana operasional untuk para kader dasawisma individu yang berperan dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka.

Kenaikan dana operasional ini menjadi bagian dari program percepatan 100 hari kerja atau "quick wins" program Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

"Quick wins tersebut merupakan bentuk perhatian gubernur terhadap kader dasawisma yang dianggap telah banyak berperan dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta hingga saat ini," kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah.

Untuk menindaklanjuti salah satu quick wins ini, Dinas PPAPP DKI telah melakukan kajian dan menyusun rancangan keputusan gubernur tentang Satuan Biaya Operasional Koordinator Kelompok Dasawisma yang telah diajukan dalam APBD Perubahan Tahun 2025, untuk mengakomodir kebutuhan kenaikan operasional kader dasawisma.

Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai, kenaikan dana operasional bagi kader dasawisma merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dan Dewan juga terus berupaya memperjuangkannya.

"Ada keberpihakan kepada ibu-ibu kader dasawisma untuk bisa dinaikkan operasionalnya yang sejak lama kita perjuangkan di DPRD hampir setiap tahun pada saat rapat," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto.

Menurut dia, kenaikan dana operasional bagi fasawisma sebesar Rp250 ribu patut diapresiasi, karena nantinya total dana operasional yang diterima setiap petugas menjadi Rp750 ribu per bulan. Tina menilai, kader dasawisma memang berperan sebagai ujung tombak dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

"Terutama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.

Para kader ini, kata Tina, merupakan garda terdepan dalam pengumpulan data, penyaluran informasi serta penyampaian aspirasi masyarakat. "Ujung tombak dari pendataan, keadaan di wilayah untuk menjadi mitra oemprov itu adalah ibu-ibu ini," ujarnya.

Kenaikan operasional itu, diharapkan menumbuhkan semangat baru bagi para kader dasawisma dalam mengemban tugas. Terutama untuk pengumpulan data kependudukan, data kesehatan, dan data lainnya.