periskop.id - Sebelum melihat daftar negara dengan prevalensi obesitas tertinggi, penting memahami kerangka yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk menilai risiko pemohon visa. Salah satu mekanisme utama adalah kebijakan public charge. Dengan meningkatnya perhatian pada faktor kesehatan, termasuk kondisi kronis terkait obesitas, aturan ini menjadi sangat relevan dalam diskusi tentang kemungkinan penolakan visa.

Kebijakan Public Charge

Public charge adalah aturan imigrasi AS yang menilai apakah pemohon visa berpotensi menjadi “beban publik”, misalnya karena membutuhkan bantuan sosial atau layanan kesehatan pemerintah.

Selama pemerintahan Donald Trump di tahun 2020, final rule memperluas faktor yang dapat dinilai dalam kerangka public charge, termasuk kondisi kesehatan yang mungkin memerlukan perawatan medis jangka panjang.

Kondisi kesehatan bisa menjadi salah satu pertimbangan. Terutama seperti obesitas jika disertai penyakit kronis seperti diabetes atau jantung. Kondisi ini dapat memengaruhi penilaian risiko kesehatan, meski bukan alasan otomatis penolakan visa.

Bagi negara dengan tingkat obesitas tinggi hal ini menjadi penting karena prevalensi obesitas bisa menjadi indikator tambahan yang diperhatikan petugas dalam proses evaluasi visa.

Mengapa Data Obesitas Penting dalam Diskusi Visa AS?

Jika sebuah negara memiliki populasi dengan tingkat obesitas tinggi, maka warganya dapat dianggap memiliki risiko kesehatan yang lebih besar. 

Dalam kerangka kebijakan public charge, risiko tersebut bisa ditafsirkan sebagai potensi biaya perawatan kesehatan yang harus ditanggung negara tujuan.

Meskipun belum ada regulasi resmi yang menyatakan obesitas sebagai alasan penolakan visa, analisis kebijakan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam evaluasi risiko imigran, terutama dalam rezim kebijakan yang lebih restriktif.

Dengan kata lain, negara dengan angka obesitas yang tinggi mungkin menghadapi tingkat risiko penolakan yang lebih besar jika kebijakan ini diberlakukan secara ketat.

5 Negara dengan Tingkat Obesitas Tertinggi 

Berdasarkan data Global Obesity Observatory tahun 2022, terdapat negara dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa yang mempunyai angka obesitas yang jauh di atas rata-rata dunia. 

Informasi ini menjadi acuan untuk memahami negara mana saja yang mungkin berada dalam sorotan jika faktor kesehatan dijadikan pertimbangan dalam proses visa.

Berikut lima negara dengan tingkat obesitas tertinggi:

-Mesir (45,59%)
Mesir menempati posisi teratas dengan angka obesitas yang mendekati setengah populasi dewasa. Dengan prevalensi sebesar ini, negara tersebut berpotensi berada dalam radar tinggi jika kebijakan visa terkait obesitas diberlakukan.

-Kuwait (44,43%)
Gaya hidup sedentari dan konsumsi makanan tinggi kalori menjadi faktor utama tingginya obesitas di Kuwait. Dengan populasi yang relatif kecil, persentase obesitas yang tinggi menjadi sangat signifikan.

-Qatar (44,00%)
Salah satu negara terkaya di dunia ini juga menghadapi tantangan kesehatan terkait obesitas. Infrastruktur modern dan konsumsi makanan cepat saji berperan besar dalam meningkatnya angka obesitas nasional.

-Amerika Serikat (42,74%)

Menariknya, AS sendiri termasuk negara dengan prevalensi obesitas paling tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara dengan tingkat obesitas tinggi dapat mempertimbangkan obesitas sebagai indikator penilaian imigrasi? Meskipun demikian, kebijakan imigrasi sering kali tidak paralel dengan kondisi domestik.

-Arab Saudi (42,45%)

Modernisasi dan perubahan pola konsumsi membuat obesitas meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Negara ini kini menjadi salah satu yang paling terdampak dalam diskusi global terkait beban kesehatan.

Apa Artinya Semua Ini bagi Pemohon Visa?

Melihat data tersebut, terlihat jelas bahwa beberapa negara memiliki tingkat obesitas yang sangat tinggi. Lalu, apa saja konsekuensi bagi warga negara dari negara-negara dengan tingkat obesitas tinggi?

Pertama, pemohon visa dari negara dengan prevalensi obesitas tinggi mungkin akan menghadapi pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat.

Kedua, proses wawancara bisa menyoroti aspek kesehatan yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan.

Ketiga, risiko penolakan bisa meningkat, terutama jika pemohon dianggap mempunyai potensi menimbulkan beban kesehatan.

Namun perlu diingat, hingga saat ini belum ada kebijakan eksplisit yang menyatakan obesitas sebagai dasar tunggal penolakan visa. Diskusi ini lebih berkaitan dengan arah kebijakan dan bagaimana indikator kesehatan dapat diperluas menjadi bagian dari penilaian imigrasi.

Melihat data terbaru, negara-negara dengan tingkat obesitas sangat tinggi seperti Mesir, Kuwait, dan Qatar berada dalam kelompok paling rawan jika kebijakan visa berbasis obesitas diterapkan.