Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi meluncurkan "Portal Satu Data Jakarta" di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).  Dalam sambutannya, Pramono menilai penguatan ekosistem digital menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang terbuka, efisien, dan kolaboratif.

“Jakarta harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Penguatan ekosistem digital adalah kunci agar Jakarta mampu bersaing dengan kota besar dunia, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga dari budaya kerja yang inovatif dan berbasis data,” kata Pramono.

Menurut dia, kehadiran Portal Satu Data Jakarta akan mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Hal ini juga sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pembangunan kota.

Portal ini, lanjut Pramono, diharapkan menjadi terobosan penting agar setiap proses pembangunan didukung data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. “Dengan begitu, kebijakan publik bisa dirumuskan lebih presisi dan layanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” jelasnya.

Tak hanya itu, transformasi digital harus bertumpu pada dua hal utama, yakni keandalan data dan keamanan data.

Oleh karena itu, kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi langkah strategis untuk memastikan data publik Jakarta terjaga dan terpercaya sesuai standar nasional. Kerja sama tersebut diharapkan menjadikan Portal Satu Data Jakarta bukan hanya sumber informasi yang kaya, tetapi juga platform data yang aman dan kredibel.
Tonggak Budaya
Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengajak seluruh jajaran Pemprov dan masyarakat untuk menjadikan peluncuran portal ini sebagai tonggak budaya baru dalam pengelolaan data.

“Kini saatnya data menjadi dasar utama setiap pengambilan keputusan. Semoga Langkah ini menjadi pijakan kuat bagi Jakarta untuk terus tumbuh sebagai kota global yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan, pengembangan portal ini telah sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Data dari portal tersebut juga telah terhubung secara rutin dengan Portal Satu Data Indonesia Nasional yang dikelola Bappenas. Kondisi ini menandakan Pemprov DKI telah beroperasi dalam sistem data nasional yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

“Mekanisme ini sudah menjadi bagian dari komitmen kinerja setiap kepala perangkat daerah. Kita telah membangun sistem pengumpulan dan penyaluran data yang efektif, matang, dan terstandarisasi di seluruh lini pemerintahan,” ujar Budi.

Portal Satu Data Jakarta hadir dengan tampilan data yang mudah dicari, diakses, dan digunakan oleh publik. Kehadirannya menjadi wujud nyata penerapan Satu Data Indonesia, sekaligus bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Saat ini, portal tersebut telah menghimpun 4.795 set data dari 53 organisasi, terdiri atas 51 OPD dan 2 Lembaga lainnya. Isi portal ini mencakup 30 topik strategis, mulai dari Kesehatan, Pendidikan, sosial, hingga sektor lainnya. Seluruh data tersebut dikategorikan dalam 22 bidang sektoral yang dikelola lintas perangkat daerah.

Provinsi Pertama

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan BPS. Terutama dalam melakukan identifikasi Rukun Warga (RW), kumuh guna memperkuat kebijakan berbasis data.

“Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain," tuturnya. 

Menurut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada 2025 kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan nilai 85,05. Angka ini naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini didorong oleh naiknya usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah warga DKI Jakarta.

“Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Amalia.