periskop.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mempercepat proses aksesi Indonesia ke kancah internasional lewat kerja sama yang dijalin dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Hari ini, sejumlah kementerian bersama perwakilan OECD menggelar rapat koordinasi, untuk memastikan seluruh kesiapan nasional berjalan searah dengan permintaan OECD," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/12).

Ia mengatakan, sebagai key partner sejak 2007, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memasuki tahapan aksesi OECD. Namun, persaingan kawasan semakin ketat karena Thailand telah menyampaikan initial memorandum-nya.

Meski begitu, Indonesia sudah lebih dulu menyerahkan dokumen tersebut tahun lalu, sehingga kini masuk ke tahap tinjauan teknis. Aksesi ini juga sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024–2029 yang menargetkan peningkatan kualitas tata kelola dan integrasi ekonomi global.

"Dan hari ini, tim Sekretariat OECD yang dipimpin Deputi Sekretaris Jenderal melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menilai langsung progres aksesi," sambung Airlangga.

Adapun fokus utama tinjauan berada pada sektor lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital, tiga bidang utama yang dipandang berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang tidak pasti.

Dalam hal ini, untuk memperkuat koordinasi, Presiden telah menerbitkan Keppres No. 30 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian peran kementerian terkait aksesi OECD. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan platform digital INA-OECD sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi berbasis teknologi, yang dinilai OECD sebagai langkah maju dalam proses aksesi.

Dalam pertemuan yang digelar hari ini, Kamis 11 Desember 2025, Deputy Secretary General Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Frantisek Ruzicka menilai perkembangan aksesi Indonesia sangat terlihat dan prioritas kebijakannya selaras dengan standar OECD.

Di tengah dinamika multilateral dan meningkatnya ketegangan geopolitik, Indonesia dipandang semakin menonjol melalui komitmen reformasi, keaktifan dalam berbagai perjanjian perdagangan, dan visibilitas global yang makin kuat.

Airlangga melanjutkan, pemerintah juga telah melakukan berbagai percepatan kebijakan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau hampir 44 juta penerima hanya dalam satu tahun.

"Menggambarkan kemampuan Indonesia dalam menjalankan transformasi kebijakan pemerintah yang berjalan secara cepat," pungkasnya.