Persikop.id - Freeport-McMoRan Inc. (FCX) menyatakan akan mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2026. Langkah ini diambil setelah merampungkan pembangunan smelter pada 2025.
“Dengan rampungnya fasilitas pengolahan hilir (smelter) PTFI pada 2025, FCX dan PTFI melanjutkan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasi,” tulis FCX dalam laporan kinerja yang diterima di Jakarta, Jumat (23/1).
Saat ini, Freeport memegang IUPK hingga tahun 2041. Perpanjangan izin usaha pertambangan khusus untuk periode produksi selepas 2041 dibutuhkan oleh Freeport, untuk melanjutkan operasional berskala besar.
“PTFI mempersiapkan permohonan perpanjangan izin yang diharapkan mencakup masa pakai sumber daya, (permohonan) akan diajukan pada 2026,” tulis FCX.
Seiring dengan permohonan perpanjangan izin, PTFI berencana untuk melakukan eksplorasi tambahan, memulai kajian untuk pengembangan lanjutan, dan memperluas program-program sosial.
“FCX berharap mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 49 % (terhadap PTFI) hingga 2041 dan akan melepas saham PTFI untuk BUMN pada awal 2042,” kata FCX.
Dengan demikian, setelah 2041, saham FCX di PTFI berada di kisaran 37%. Seperti dikebarkan sebelumnya, pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.
Langkah ini diambil karena cadangan dan produksi mineral Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035, seiring pengelolaan tambang yang kini sepenuhnya dilakukan di bawah tanah.
Kepemilikan Saham
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10%.
Bahlil mengatakan, pihaknya tengah melakukan negosiasi lanjutan terkait hal itu. Negosiasi itu merupakan langkah pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang.
Bahlil juga menargetkan, divestasi saham PT Freeport Indonesia untuk pemerintah daerah Papua sebesar 10% rampung pada kuartal I 2026.
“Kemarin Gubernur Papua (Mathius Derek Fakhiri) ketemu saya, kami membahas beberapa soal dan termasuk di dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10%,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (22/1).
Menurutnya, pertemuan dengan Mathius Fakhiri membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Dalam waktu dekat, kami akan segera menyelesaikan (saham Freeport untuk Papua). Insyaallah selesai (kuartal I),” ucap Bahlil.
Asal tahu saja, Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk masyarakat Papua. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) Velix Wanggai, usai menghadiri pengarahan Kepala Daerah se-Papua, di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk kami membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 % yang menjadi hak dari orang asli Papua,” ujar Velix Wanggai.
Di sisi lain, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan akan membahas arahan tersebut secara internal dengan gubernur-gubernur Papua lainnya. Hasil dari pembahasan itu lantas disampaikan kepada kementerian terkait, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Tinggalkan Komentar
Komentar