Periskop.id - Kebahagiaan bukan lagi sekadar konsep abstrak tentang perasaan seseorang, melainkan sebuah indikator kemajuan bangsa yang diukur secara saintifik. World Happiness Report 2025 secara resmi merilis daftar negara dengan tingkat kesejahteraan mental dan sosial tertinggi di dunia.
Laporan ini diterbitkan oleh Wellbeing Research Centre di University of Oxford yang bekerja sama dengan Gallup, UN Sustainable Development Solutions Network, serta jajaran dewan editorial independen.
Studi ini menggunakan metodologi yang ketat dengan mempertimbangkan berbagai pilar utama, mulai dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tingkat harapan hidup sehat, dukungan sosial dari lingkaran terdekat, kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, tingkat kemurahan hati masyarakat, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Menariknya, terdapat satu indikator unik yang digunakan untuk mengukur kejujuran kolektif, yakni tingkat pengembalian dompet yang hilang. Keyakinan warga bahwa orang asing akan mengembalikan dompet yang terjatuh terbukti menjadi prediktor kuat terhadap kebahagiaan. Faktor kepercayaan sosial dan dukungan kelompok ini menjadi kunci utama yang membedakan satu negara dengan negara lainnya.
Dominasi Kawasan Nordik
Hasil studi menempatkan Finlandia kembali di posisi puncak, disusul oleh negara-negara tetangganya di kawasan Eropa Utara dan Atlantik Utara. Berikut adalah daftar 10 besar negara paling bahagia menurut laporan tersebut:
- Finlandia
- Denmark
- Islandia
- Swedia
- Belanda
- Kosta Rika
- Norwegia
- Israel
- Luksemburg
- Meksiko
Dominasi negara-negara Nordik seperti Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, dan Norwegia memicu pertanyaan besar, apa rahasia mereka?
Negara-negara ini menjamin kebutuhan dasar setiap warga negaranya secara komprehensif. Pendidikan berkualitas tinggi tersedia gratis hingga jenjang universitas, sementara layanan kesehatan dapat diakses secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat rendah karena telah disubsidi penuh oleh pajak.
Selain itu, negara menyediakan jaring pengaman sosial yang luar biasa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan melalui tunjangan layak dan pelatihan ulang kerja. Hal ini secara efektif menghapus rasa takut warga terhadap kemiskinan ekstrem.
Meski warga harus membayar pajak tinggi antara 40% hingga 50%, mereka melakukannya dengan sukarela karena percaya bahwa uang tersebut dikelola secara transparan tanpa dikorupsi.
Faktor pendukung lainnya adalah keseimbangan hidup dan kerja (work-life balance). Di wilayah ini, bekerja lembur dianggap tidak lazim dan dipandang sebagai tanda ketidakefektifan. Budaya ini memungkinkan warga memiliki waktu berkualitas untuk diri sendiri dan keluarga.
Realitas Indonesia
Berbeda jauh dengan kondisi di Eropa Utara, Indonesia masih tertahan di peringkat 83 dunia. Posisi ini berada cukup jauh di bawah rekan-rekan sesama negara Asia Tenggara lainnya. Sebagai perbandingan, Singapura berada di peringkat 34, Vietnam di posisi 46, Thailand di peringkat 49, Filipina di peringkat 57, dan Malaysia menduduki posisi 64.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat positif, kendala utama terletak pada distribusi kesejahteraan yang belum merata. Indonesia belum memiliki sistem kesejahteraan yang menjamin warga dari "buaian hingga liang lahat". Akibatnya, kehilangan pekerjaan atau menderita penyakit kronis tetap menjadi momok finansial yang mengerikan bagi mayoritas keluarga.
Survei Manulife Asia Care pada 2023 mencatat bahwa 34% responden di Indonesia merasa sangat khawatir akan kehilangan pendapatan akibat gangguan kesehatan. Ketakutan ini dipertegas oleh Manulife MyFuture Readiness Index 2024 yang menunjukkan bahwa 67% responden menganggap kenaikan biaya perawatan medis sebagai tantangan utama bagi stabilitas keuangan mereka.
Lebih memprihatinkan lagi, studi Prudential Syariah pada 2025 terhadap 4.200 responden mengungkap bahwa 93% masyarakat pernah menunda perawatan medis karena masalah biaya, kurangnya informasi, atau beban tanggung jawab keluarga.
Lemahnya jaring pengaman sosial ini juga tercermin dari tingginya angka pekerja informal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 57,95% pekerja di Indonesia berada di sektor informal. Kelompok ini mencakup mereka yang bekerja sendiri, buruh tidak tetap, pekerja bebas di sektor pertanian maupun non-pertanian, serta pekerja keluarga yang tidak dibayar.
Tingginya angka pekerja informal ini mengindikasikan bahwa negara masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak dan perlindungan sosial yang memadai. Selama rasa aman secara finansial dan kesehatan belum terpenuhi secara sistemis, posisi Indonesia dalam tangga kebahagiaan dunia diprediksi akan sulit merangkak naik.
Tinggalkan Komentar
Komentar