Periskop.id - Survei Indekstat, konsultan riset untuk kebijakan publik, menunjukkan, persoalan ekonomi masih menjadi isu paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah. Isu ini tetap mengemuka di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap 16 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Indekstat Ali Mahmudin memaparkan, sebanyak 63,8% responden mengatakan hal tersebut jauh mengungguli persoalan sosial keamanan dan politik hukum masing-masing sebanyak 10,8%; pendidikan 5,3%; dan pertanian 3,2%.

"Permasalahan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama bagi pemerintah, bahkan sejak era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode 2019-2024 lalu," kata Ali dalam acara Rilis Survei Nasional Indekstat, dikutip Minggu (22/2). 

Jika dibedah lebih dalam, dia mengungkapkan, ada tiga isu teratas yang sangat mengakar di masyarakat. Pertama, sulitnya mencari pekerjaan atau banyaknya pengangguran di angka 19,7%. Kemudian, disusul dengan meningkatnya angka kemiskinan sebesar 19,6% dan mahalnya harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan sembako sebesar 15,2%.

Menurut Ali, persoalan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran ini bukanlah hal baru, melainkan PR yang terus berlanjut. Meski demikian, dirinya menyampaikan selama 16 bulan memegang pemerintahan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo-Gibran menembus angka 79,2%. 

Ali Mahmudin menyatakan, hal tersebut menggambarkan masyarakat tetap menaruh harapan besar kepada pemerintah meski terdapat masalah ekonomi. "Setidaknya empat dari delapan program kerja Prabowo-Gibran mendapatkan tingkat awareness yang cukup baik dari responden," tambah Ali.

Dia membeberkan program kerja tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 95,2%, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 82,4%, Cek Kesehatan Gratis 69,6%, dan Koperasi Merah Putih 51%.

Dari segi wilayah, ia menyebutkan tingkat kepuasan tertinggi untuk kategori sangat puas/puas berada di wilayah Kalimantan sebanyak 96,66%, disusul Sulawesi 95,28%, dan Maluku-Papua 93,16%.

Angka tersebut menunjukkan, optimisme dari Indonesia Timur sangat tinggi untuk kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, wilayah lain menunjukkan angka yang masih cukup baik, yaitu wilayah Jawa sebesar 88,97%, Sumatera 86,72%, dan Bali-Nusa Tenggara 85,76%.

Pada tingkat keyakinan masyarakat, Ali menyampaikan mayoritas masyarakat, yakni sebesar 82,6% responden menyatakan yakin dan sangat yakin bahwa pemerintah pusat saat ini berada pada jalur yang tepat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Optimisme publik terhadap masa depan Indonesia menunjukkan tren yang sangat kuat. Mayoritas masyarakat menilai pemerintah pusat saat ini berada pada jalur yang tepat dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," ujar dia.

Lebih lanjut, dia menyampaikan di sektor kementerian yang membidangi urusan perekonomian negara yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil memperoleh penilaian kinerja tertinggi di angka 36,3%. Hal ini sejalan dengan tingginya apresiasi terhadap kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar 45,4%.

Dalam sektor lembaga hukum, ia mengungkapkan kepercayaan tertinggi diperoleh Mahkamah Agung (MA) dengan 82,1% dan kepercayaan terendah diperoleh Polri dengan persentase sebesar 62,9%.

Pemagangan Nasional
Sementara itu, survei Indekstat mencatat Pemagangan Nasional meraih tingkat kepuasan tertinggi masyarakat di antara program pemerintah lainnya dengan skor 80,86%. Selain itu, Pemagangan Nasional juga menunjukkan kinerja program tertinggi dalam hasil survei, yakni sebesar 80,24%.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat haus akan program yang bisa langsung menjembatani mereka ke dunia kerja," ucap Ali.

Program Magang Nasional sendiri, merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja nyata bagi fresh graduate (maksimal 1 tahun setelah lulus) dan menekan pengangguran.

Program iu berlangsung selama 6 bulan di berbagai sektor industri (BUMN/swasta), dengan fasilitas uang saku setara Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK), jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), serta sertifikat.

Dia berpendapat meski dihantui isu pengangguran, pemerintah bukan tanpa upaya. Indekstat membedah tingkat kepentingan, kinerja, dan kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah secara komposit.

Hasilnya, sambung dia, program yang menyasar langsung pada penyiapan tenaga kerja justru mendapat apresiasi tertinggi. Ali juga menjelaskan untuk program unggulan lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki tingkat kesadaran hingga 95,2%, masyarakat menuntut adanya evaluasi substantif.

Tuntutan evaluasi serupa juga dialamatkan pada program Swasembada Pangan Nasional dan program Peningkatan Gaji Guru. Ia mengungkapkan, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dari program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilihat dari aspek substantif dan prosedural.

"Dalam survei, terlihat program MBG, Swasembada Pangan Nasional, dan Peningkatan Gaji Guru berada dalam program dengan aspek substantif yang paling dipertahankan, namun secara simultan mendapat tuntutan evaluasi yang tinggi," tuturnya. 

Sementara itu, dirinya menyebutkan program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diharapkan menjadi bantalan ekonomi masyarakat bawah, mendapat sorotan pada aspek prosedural.

Dikatakannya, publik mendesak adanya evaluasi terkait kejelasan informasi serta prosedur pendataan dan verifikasi penerima agar lebih tepat sasaran.

Sekadar informasi, pengumpulan data survei Indekstat dilakukan pada rentang 11–25 Januari 2026 yang melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di 38 provinsi secara proporsional. Survei memiliki tingkat toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) sebesar 2,9 %.