Jakarta Permudah Izin Usaha Lewat JakEvo, Investasi Tembus Rp173,6 Triliun

Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat digitalisasi perizinan dan pendampingan investor untuk memangkas proses administrasi usaha. Salah satu instrumen yang diandalkan adalah JakEvo, platform perizinan daring yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan berbagai layanan tanpa harus mendatangi loket secara langsung.

Kepala Bidang Pelayanan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati mengatakan, digitalisasi diarahkan untuk mengurangi proses tatap muka sekaligus mempermudah akses pelaku usaha terhadap pelayanan pemerintah.

"Mengurangi tatap muka, mengurangi juga para investor untuk jauh-jauh mendatangi loket-loket pelayanan kami, jadi bisa cukup mengakses JakEvo, kemudian bisa mengajukan permohonan di kanal tersebut," kata Rahmalia dalam rangkaian Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jumat (18/9/2026).

Rahmalia menjadi salah satu pembicara dalam ATTEC Global Investment Forum pada JITEX 2026 yang mengangkat pembahasan mengenai sinergi investasi, perizinan, kawasan industri, dan perumahan pekerja. JITEX tahun ini berlangsung pada 16-19 September di JIExpo Kemayoran.

JakEvo dan OSS Layani Ratusan Ribu Perizinan

JakEvo telah digunakan Pemprov DKI sebagai kanal untuk berbagai layanan perizinan dan nonperizinan. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mencari jenis layanan, mengajukan dokumen serta memantau proses administrasi secara digital.

Situs resmi JakEvo saat ini juga menyediakan kanal bantuan melalui call center, surel dan live chat. DPMPTSP menegaskan proses perizinan melalui layanannya tidak dipungut biaya. Sejumlah kewenangan tertentu tetap menggunakan sistem nasional atau sektoral, seperti OSS untuk perizinan berusaha dan SIMBG untuk beberapa layanan bangunan.

Berdasarkan data DPMPTSP yang disampaikan dalam JITEX, sebanyak 379.222 perizinan dan nonperizinan diterbitkan melalui JakEvo dan Online Single Submission (OSS) sepanjang triwulan I 2026.

Bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital, DPMPTSP masih menyediakan pendampingan langsung di tingkat kecamatan dan kelurahan. "Kalau ada kendala dalam mengajukan permohonan, yang paling dekat bisa datang ke kantor kecamatan atau kantor kelurahan. Nanti ada pegawai DPMPTSP yang akan memandu baik itu menggunakan OSS ataupun sistem-sistem yang lainnya," kata Rahmalia.

Pemprov DKI juga terus menyederhanakan sebagian administrasi. Sejak Februari 2026, misalnya, informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dialihkan melalui fitur Informasi Rencana Kota pada platform Jakarta Satu untuk mempercepat akses informasi tata ruang secara elektronik.

Investor Bisa Didampingi dari NIB hingga Pelaporan

Digitalisasi bukan satu-satunya strategi yang ditempuh. DPMPTSP juga menjalankan Gerbang Investasi Terintegrasi untuk memberikan pendampingan lebih langsung kepada calon investor.

Program tersebut sebelumnya dirancang memiliki 49 service point di berbagai wilayah Jakarta. Fungsinya mencakup konsultasi, pengajuan izin serta pemantauan proses investasi agar investor memperoleh pendampingan yang lebih terintegrasi.

"Kalau mau membuat suatu usaha di sektor industri, mulai dari membuat NIB (Nomor Induk Berusaha), cara membuatnya sampai dengan pelaporannya, kami dampingi secara langsung, secara personal," kata Rahmalia.

Di tingkat nasional, mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko saat ini mengacu pada OSS. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menempatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai layanan terintegrasi dari tahap permohonan hingga penyelesaian produk perizinan, sementara DPMPTSP menjalankan kewenangan pemerintah daerah di bidang penanaman modal.

Investasi Jakarta Tertinggi Nasional

Upaya memperbaiki pelayanan berlangsung ketika investasi Jakarta mencatat pertumbuhan kuat. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi Jakarta sepanjang semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, naik 23,28% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp140,8 triliun. Angka tersebut setara 17,2% dari total realisasi investasi nasional dan menempatkan Jakarta pada posisi pertama di antara seluruh provinsi.

Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp106,5 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp67,1 triliun. Secara nasional, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan. Investasi tersebut menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja Indonesia dan telah memenuhi 49,5% dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani sebelumnya menyebut posisi Jakarta tetap strategis dalam aktivitas investasi nasional. “Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan ini,” ujar Rosan ketika membahas posisi Jakarta sebagai gerbang investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Telekomunikasi dan Data Center Jadi Penopang

Investasi yang masuk ke Jakarta juga semakin terkonsentrasi pada sektor-sektor berbasis jasa dan teknologi. BKPM mencatat sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar investasi Jakarta pada semester I 2026 dengan nilai sekitar Rp54,4 triliun atau 31,3% dari total realisasi.

Posisi berikutnya ditempati sektor jasa lainnya dengan Rp43,6 triliun atau 25,1%, termasuk aktivitas web hosting, pusat data, portal web dan rumah sakit. Sektor perdagangan dan reparasi menyumbang Rp28,4 triliun atau 16,4%, sedangkan perumahan dan perkantoran Rp14 triliun serta konstruksi Rp12,9 triliun.

Pada triwulan I 2026 saja, Jakarta sudah membukukan investasi Rp78,7 triliun atau sekitar 15,8% dari capaian nasional. PMDN saat itu mencapai Rp47,9 triliun, sedangkan PMA sekitar Rp30,8 triliun.

Pemprov DKI berharap digitalisasi JakEvo, integrasi dengan OSS serta pendampingan melalui Gerbang Investasi Terintegrasi dapat memberikan kepastian lebih besar bagi pelaku usaha. Fokus berikutnya tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memastikan proses perizinan semakin mudah diakses, transparan dan dapat dipantau oleh investor dari tahap awal hingga kegiatan usaha berjalan.