Koalisi Sipil Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen Usut Peran Militer di Demo Agustus

periskop.id – Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mendesak Presiden untuk segera membentuk tim pencari fakta independen guna menginvestigasi dugaan keterlibatan aparat militer dalam aksi demonstrasi akhir Agustus 2025 yang menewaskan 10 orang. 

Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban.

Menurut Hendardi, kehadiran Badan Intelijen Strategis (BAIS) di tengah massa aksi merupakan sebuah kekeliruan, karena perannya tidak sesuai dengan fungsi intelijen pertahanan. 

"Sebagai institusi intelijen militer, seharusnya BAIS bekerja untuk mendukung TNI sebagai alat pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara," ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9).

Ia menegaskan bahwa BAIS memiliki kapasitas sebagai intelijen tempur, sehingga keterlibatannya dalam penanganan unjuk rasa atau sekadar berada di lapangan bersama demonstran adalah tindakan yang tidak tepat. 

Hendardi berpendapat, urusan keamanan dalam negeri dan penanganan aksi massa bukanlah tugas pokok dan fungsi TNI.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mendorong pembentukan tim independen yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat kredibel. 

"Oleh sebab itu, demi tegaknya supremasi sipil, kami mendesak agar otoritas sipil, dalam hal ini Presiden, segera menarik militer dari wilayah dan urusan sipil," ungkapnya.

Tugas utama tim tersebut adalah mengurai secara transparan informasi mengenai dugaan peran militer dalam rangkaian peristiwa yang memicu gejolak sosial dan kekerasan tersebut. 

Pembentukan tim ini dinilai krusial untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi sebagai bagian dari pemenuhan hak atas keadilan bagi para korban.

Langkah ini juga dipandang penting untuk menjamin agar peristiwa kekerasan serupa tidak terulang di masa depan. 

Desakan ini, lanjut Hendardi, muncul karena masih adanya pertanyaan publik yang belum terjawab, terutama setelah beredarnya sejumlah dokumentasi foto, video, dan laporan media digital yang mengindikasikan keterlibatan aparat militer dalam kerusuhan.