periskop.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyiapkan peta jalan ketenagakerjaan yang komprehensif untuk menghadapi dampak transisi energi. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi lonjakan pengangguran, terutama di daerah yang selama ini bergantung pada energi fosil.
Direktur Ketenagakerjaan Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu, menegaskan bahwa isu tenaga kerja tidak bisa dipandang dari satu sektor saja.
“Ketika kita berbicara dengan ketenagakerjaan, kita tidak hanya berbicara satu sektor tapi kita melihat keseluruhan, karena pada prinsipnya pekerjaannya boleh hilang tapi orang yang bekerjanya tidak boleh,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (15/10).
Ia menekankan pentingnya program alih keterampilan bagi pekerja yang terdampak. Menurutnya, transisi energi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Indonesia sebagai salah satu pengekspor batu bara juga akan terkena imbas ketika negara tujuan mengurangi permintaan komoditas tersebut.
Untuk itu, Bappenas berfokus pada penciptaan permintaan tenaga kerja masa depan melalui kebijakan dalam RPJPN dan RPJMN yang mengarahkan pembangunan menuju ekonomi hijau. Dengan cara ini, peluang kerja baru di sektor berkelanjutan dapat terus tumbuh.
Dari sisi suplai tenaga kerja, Bappenas mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi. Tujuannya agar lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan industri ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan ekosistem pendukung yang lebih luas. Mulai dari regulasi yang kuat, penyediaan data tenaga kerja hijau oleh BPS, penyusunan standar kompetensi, hingga pemberian insentif bagi dunia usaha agar ikut bergerak dalam transisi ini.
Nur Hygiawati menambahkan, pemerintah daerah seperti Kalimantan Timur perlu memiliki rencana detail mengenai kapan pengurangan tenaga kerja di sektor tertentu akan terjadi. Dengan begitu, program pelatihan alih kompetensi bisa disiapkan lebih awal.
“Strategi ini penting untuk menyeimbangkan antara potensi terciptanya pekerjaan baru dengan risiko hilangnya pekerjaan lama akibat disrupsi teknologi dan akselerasi menuju pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar