Periskop.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertekad untuk mengentaskan kemiskinan, melalui penguatan sumber daya manusia. Cara kongkretnya adalah, memudahkan akses pendidikan bagi warga Jakarta yang mengalami kekurangan.
“Warga miskin di Jakarta harus mendapatkan prioritas melalui kebijakan pemerintah dan ini yang menjadi program 100 hari kami yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Jakarta, Sabtu (23/8).
Ia mengatakan, dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta total sudah 707.622 siswa yang menerima program KJP. Mereka menerima manfaat bantuan pendidikan mulai dari Rp300 ribu hingga 400 ribu.
Menurutnya, hal ini merupakan program utama karena memang banyak masyarakat kurang beruntung di Jakarta. Selain itu, ada juga program KJMU bagi mahasiswa di Jakarta yang ingin mengakses pendidikan tinggi dan di tahun ini sudah ada 16.979 orang yang mendapatkan manfaat tersebut.
“Ini tentu masih kecil dan jumlahnya akan kami tingkatkan ke depan,” ucapnya.
Pihaknya juga membantu pelajar yang saat ini ijazah mereka ditahan sekolah karena tersangkut persoalan keuangan. Hingga saat ini sudah 3.000 ijazah yang sudah ditebus.
Ia menargetkan hingga akhir tahun, ada 6.500 ijazah yang akan ditebus oleh pemerintah daerah agar mereka dapat memanfaatkan ijazah untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan.
Pramono meyakini, jika pemerintah tidak turun tangan dalam membantu pemutihan ijazah ini, akan banyak ijazah yang tertahan karena memang tidak memiliki uang untuk menebus. “Ada yang ijazah lulusan yang ditahan sekolah hingga lima tahun atau tujuh tahun hingga lebih lama lagi,” ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan terus menggelar kegiatan pameran bursa kerja (job fair), untuk mempertemukan pencari kerja atau lulusan institusi pendidikan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. "Saat ini sudah ada 13 'job fair' tergelar dan targetnya di akhir tahun ada 21 job fair tergelar," katanya.
Tingkat Kemiskinan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Maret 2025, menyebutkan tingkat kemiskinan di Jakarta berada pada angka 4,28% atau naik dari 4,14% pada September 2024.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), angka ini sedikit menurun dari 4,30%. Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 sendiri mencapai 464,87 ribu orang, meningkat sekitar 15,80 ribu orang dibandingkan September 2024.
Garis kemiskinan (pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar) di Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp852.798, naik dari Rp846.085 pada September 2024.
Selain tingkat kemiskinan, laporan BPS juga mencatat proporsi pengeluaran 40% masyarakat terbawah, hanya sebesar 16,1%, menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai klasifikasi Bank Dunia. Adapun ketimpangan pengeluaran (rasio gini) Jakarta naik dari 0,431 (September 2024) menjadi 0,441 (Maret 2025), tertinggi di Indonesia.
“Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati
Suharini menyatakan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.
Tinggalkan Komentar
Komentar