Periskop. id - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah antisipatif, agar siswa-siswi sekolah tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR, Kamis (28/8). Salah satunya dengan memperkenankan siswa-siswi yang tinggal di daerah sekitar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR untuk belajar dari rumah.
“Sampai saat ini, ada beberapa kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau jarak tempuh anak. Permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar di rumah dengan tetap berkomunikasi intensif dengan orang tua guna memastikan keberadaan anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, untuk mengantisipasi potensi provokasi ajakan kepada siswa-siswi untuk mengikuti demonstrasi tersebut, pihaknya menerbitkan Surat Instruksi Kadis Nomor 31 Tahun 2025 tentang optimalisasi kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan bagi seluruh jajaran Disdik DKI.
Aturan tersebut merupakan turunan dari instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2025 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi.
Nahdiana mengatakan, mulai Selasa, 26 Agustus 2025, pihaknya melakukan pengawasan ke sekolah terkait kehadiran siswa dan kepulangan mereka dari sekolah ke rumah melalui komunikasi intensif dengan orang tua.
“Kami juga memetakan dan melakukan pendampingan pengawasan kehadiran dan kepulangan murid untuk sekolah-sekolah swasta yang berpotensi mudah terprovokasi (muridnya berasal keluarga lingkungan kurang mampu),” tutur Nahdiana.
Tak hanya itu, Disdik DKI turut melakukan rapat koordinasi secara berjenjang dengan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan ketat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta aparat. Khususnya untuk memitigasi jika hari ini masih ditemukan anak-anak yang dari rumah mengaku berangkat ke sekolah, tetapi nyatanya tidak sampai ke sekolah.
Kendati demikian, belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang akan dikenakan apabila masih terdapat anak-anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa.
Surat Imbauan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sendiri, sebelumnya mengaku telah meminta Nahdiana, agar mengirimkan surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.
“Secara khusus, saya sudah meminta kepada Bu Nahdiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta, dengan kepala-kepala sekolah. Tentunya diminta untuk sekolah memberikan pengawasan yang ketat, untuk tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis .
Menurut dia, terdapat beberapa sekolah yang melonggarkan pengawasan, sehingga tidak mengira murid-murid mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ia menyebut, Pemprov DKI memang memberikan ruang ekspresi bagi seluruh kalangan di Jakarta, namun dia berharap siswa-siswi Jakarta tidak terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut.
Cegah 120 Pelajar
Sekadar informasi, Senin (25/8), kepolisian menangkap 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebutkan 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.
Sementara hari ini, diketahui polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Mereka diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar melalui media sosial.
Sebanyak 120 pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Ade menjabarkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.
Lalu, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten. Kemudian, Polres Metro Jakarta Pusat juga mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.
"Setidaknya, pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, hasil pemeriksaan awal menunjukkan mayoritas pelajar berangkat setelah mendapat ajakan atau provokasi melalui media sosial.
"Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Ade.
Bahkan, sambung dia, pelajar tersebut masih mengenakan seragam sekolah lengkap dan kemungkinan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mereka atau berniat bolos dari jam pelajaran sekolah.
Polisi masih melakukan penelusuran guna mengetahui jika ada di antara mereka yang membawa senjata saat hendak bergabung dengan aksi buruh tersebut.
Tinggalkan Komentar
Komentar