Periskop.id – Januari, Februari, Mei, Juni, dan Desember menjadi periode dengan frekuensi tertinggi terjadi genangan atau banjir di Jakarta dalam lima tahun terakhir (2020-2025). Hal ini diungkapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dalam siniar bertema "Mitigasi dan Penanganan Banjir di DKI Jakarta", Kamis (5/2). 

"Kejadian banjir selama lima tahun terakhir ada sekitar 498 kejadian dengan perkembangan yang fluktuatif. Frekuensi tertinggi genangan atau banjir terjadi di bulan Januari (63 kali), Februari (63 kali), Mei (63 kali), Juni (63 kali), dan Desember (64 kali)," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan, Kamis.

Sementara yang terendah, kata dia, yakni Agustus (35 kali), September (30 kali), serta Juli dan Oktober (43 kali). "Kalau ingin mengadakan acara, baiknya di bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober karena potensi genangannya atau kejadian banjirnya cukup kecil," kata Yohan.

Menurutnya, acap kali, musim hujan dan kemarau tidak dapat dibagi rata masing-masing enam bulan saban tahun, tetapi tergantung kondisi cuaca. Tahun lalu, misalnya musim hujan bahkan hampir berlangsung selama sembilan bulan.

Pada 2025, BPBD DKI mencatat terjadi 219 kejadian banjir di Jakarta. Berdasarkan wilayah, banjir paling sering terjadi di Jakarta Utara (73 kali). Kemudian diikuti Jakarta Selatan (46 kali), Jakarta Barat (45 kali), Jakarta Timur (41 kali), Jakarta Pusat (tujuh kali), dan Kepulauan Seribu (tujuh kali).

Di Jakarta Utara, lanjutnya, banjir cukup sering terjadi karena salah satu faktor penambah risiko adalah rob. Di saat yang sama, air hujan dari hulu ke hilir masuk ke teluk dan mengakibatkan air yang bertabrakan, meluap menjadi genangan atau banjir di wilayah tersebut

“Ketika terjadi rob, akhirnya tertahan, dan ini terjadinya bukan hanya di Jakarta Utara, tetapi juga di Jakarta Barat," jelas Yohan.

Sementara itu, terkait kejadian banjir pada Januari 2026, wilayah dengan frekuensi tertinggi, yaitu Jakarta Timur sebanyak delapan kejadian. Kemudian, diikuti Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang masing-masing mengalami tujuh kejadian banjir. Lalu, Jakarta Pusat sebanyak empat kejadian, dan Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan frekuensi terendah, yakni satu kejadian banjir.

BPBD DKI Jakarta sendiri memprediksi puncak musim hujan 2026 di Jakarta terjadi pada Maret, jika berkaca pada pengalaman tahun lalu. "Prediksi BMKG, Januari-Februari puncak musim hujan di tahun 2026. Namun pengalaman pada tahun 2025, meskipun dua bulan tersebut dikatakan puncak, masih ada kemungkinan bulan Maret masih menjadi puncak, bahkan bisa lebih ekstrem lagi," kata Yohan.

BPBD DKI pun, kata Yiohan, akan terus melakukan analisa terhadap kondisi cuaca di Jakarta. Analisa tersebut, lanjutnya, ke depan menjadi bahan pengambilan Keputusan, terkait langkah yang harus dilakukan. Termasuk opsi terakhir, yakni melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Tim Kegawatdaruratan

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan semua fasilitas kesehatan (faskes) dan menyiapkan tim kegawatdaruratan khususnya di saat curah hujan tinggi yang meningkatkan risiko bencana banjir.

"Saya betul-betul menekankan pada semua pimpinan faskes apakah itu Puskesmas atau rumah sakit, untuk selalu menyiagakan tim kegawatdaruratannya yang bisa setiap saat siap untuk bertugas," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu (4/2).

Merujuk peringatan dini BMKG, dia mengingatkan, curah hujan tinggi diprakirakan akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Akibatnya, risiko banjir dan genangan akan meningkat dan ini akan mengganggu mobilitas serta akses ke semua hal termasuk ke fakses.

Selain itu, lonjakan jumlah pasien kemungkinan akan tinggi, ditambah munculnya risiko infeksi akibat kondisi air tercemar dan berbagai penyakit yang kemudian timbul akibat banjir.

Karena itu, tenaga kesehatan harus siap dengan manajemen bencana dan diharapkan terus memperbarui kompetensi. Dengan begitu, nantinya tidak hanya menolong diri sendiri, namun juga dapat memberikan pertolongan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat.

"Tenaga kesehatan bersama dengan tim BPBD pasti juga akan menjadi garda terdepan dalam setiap kondisi bencana dan ketika tidak memiliki kompetensi, tidak siap, maka bisa menjadi korban," kata Ani.

Di lain sisi, saat kondisi bencana, faskes dapat saja menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) akibat jam kerja tenaga kesehatan yang biasanya akan semakin Panjang. Juga tenaga kesehatan yang terhambat aksesnya untuk sampai ke lokasi faskes.

Karena itu, kata Ani dalam seminar daring kesehatan dan kebencanaan, manajemen SDM juga menjadi hal penting untuk dikelola dengan baik. Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah (Puslatkesda) DKI Jakarta Fify Mulyani.

Ia mengatakan, dalam situasi bencana termasuk banjir, fasilitas kesehatan menghadapi tantangan besar untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal di tengah keterbatasan sumber daya, lonjakan jumlah pasie,n serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki kesiapan dan kemampuan manajemen kesehatan darurat yang memadai. Termasuk penanganan luka akibat air tercemar serta upaya pencegahan penyakit menular yang berpotensi meningkat saat dan setelah banjir.

Dia mengingatkan, cuaca dan curah hujan ekstrem yang terjadi dalam beberapa saat ini yang kemudian meningkatkan risiko banjir di DKI Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan.

Risiko kesehatan tersebut antara lain meningkatnya jumlah korban, baik akibat banjir, adanya luka, paparan air tercemar, munculnya penyakit menular dan terganggunya pelayanan kesehatan.