periskop.id - Biro Pers Sekretariat Presiden akhirnya menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengembalikan kartu identitas liputan khusus Istana kepada wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia. Langkah ini diambil setelah sebelumnya kartu tersebut sempat dicabut pada Sabtu (27/9) usai sesi doorstop Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, Yusuf Permana, menegaskan bahwa pengembalian ID dilakukan secara langsung kepada Diana. Proses itu turut disaksikan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Erlin Suastini.
“ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh Pemimpin Redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana,” kata Yusuf usai pertemuan dengan tim CNN Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/9).
Yusuf menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi CNN Indonesia kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Surat itu berisi permintaan klarifikasi atas pencabutan ID liputan yang sempat menimbulkan polemik di kalangan jurnalis.
Ia menegaskan bahwa Biro Pers tetap berpegang pada prinsip keterbukaan dan kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami sangat menjunjung tinggi azas keterbukaan dan kebebasan pers,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yusuf menyampaikan bahwa Kepala BPMI Erlin Suastini menyesali keputusan pencabutan ID tersebut. Keputusan itu diambil setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden mengenai instruksi khusus pemerintah dalam menangani kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diana sendiri menyambut baik pengembalian kartu liputannya. “Yang jelas berterima kasih juga kepada Biro Pers yang sudah mau mengembalikan (ID), berbesar hati tadi juga meminta maaf kepada saya dan juga CNN Indonesia,” ucapnya.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menilai permintaan maaf dari pihak Istana merupakan langkah positif. Ia berharap hal ini menjadi awal komunikasi yang lebih sehat antara pemerintah dan media.
“Permohonan maaf yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi bagi kami adalah satu ucapan yang kemudian pasti diikuti dengan perbuatan bahwa kemudian akan hubungan menjadi lebih baik lagi komunikasinya, kolaborasinya, kerja samanya,” kata Titin.
Dengan pengembalian ID liputan ini, polemik yang sempat mencuat di ruang publik diharapkan mereda. Namun, peristiwa tersebut tetap menjadi catatan penting mengenai pentingnya menjaga ruang kebebasan pers sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan jurnalis.
Tinggalkan Komentar
Komentar