Periskop.id - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum, segera mengusut tuntas dugaan penggelapan 80 ton bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Seperti yang telah disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Apa yang diungkapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem ini harus diusut tuntas. Ini sangat meresahkan, ada oknum seperti ini melakukan kejahatan yang sangat tidak manusiawi,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh, Kamis (11/12).

Sebelumnya dalam konferensi pers perpanjangan status tanggap darurat bencana Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku telah menerima laporan 80 ton bantuan logistik yang disalurkan ke wilayah tengah Aceh diduga hilang. Ia merasa hal ini perlu ditelusuri oleh penegak hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh ini tergabung dari MaTA, LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), dan KontraS Aceh.

Dugaan pencurian bantuan kemanusiaan ini dinilai sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan mencederai rasa kemanusiaan masyarakat Aceh yang tengah dilanda bencana. Alfian mengatakan, pernyataan gubernur terkait adanya oknum yang diduga menyelewengkan bantuan harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan serius.

Karena itu pihaknya mendorong pemerintah pusat juga dapat mengambil langkah konkret mengungkap pelaku penggelapan tersebut. “Kami mendorong pemerintah pusat untuk mencari pelaku dugaan pencurian bantuan puluhan ton ini. Jika pusat sepele mengusutnya, maka ini perlu dipertanyakan, apakah ini memang setingan atau arahan dari atas? Ini yang kita tegaskan,” ujar Alfian.

Koalisi menilai, pengusutan kasus ini penting untuk memastikan tidak ada lagi praktik penyalahgunaan bantuan di tengah situasi darurat. Sekaligus memberi rasa keadilan bagi korban bencana yang sangat membutuhkan bantuan.

Beras Rp60 Ribu Per Kg

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meluruskan informasi yang viral di media sosial, soal bantuan pangan beras untuk membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera senilai Rp60 ribu per kilogram (kg).

Dalam kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu, Sudaryono mengatakan, bantuan seharga Rp60 ribu setiap penerima manfaat tersebut bukan 1 kilogram tetapi per 5 kilogram.

"Saya mau jelaskan itu kan sempat ramai di sosmed, katanya hitungan Kementan satu kilo beras Rp60 ribu gitu ya? Itu mungkin perlu saya kasih tahu, itu salah, typo tapi perhitungannya tidak keliru. Bukan satu kilo Rp60 ribu, tapi satu pack. Satu pack itu kan 5 kilo," kata Sudaryono.

Ia menegaskan bantuan tidak mungkin diberikan 1 kilogram. Ini karena standar penyaluran beras kemasan adalah satu pack 5 kilogram bagi setiap penerima manfaat yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.

"Kan, nggak mungkin kita kasih bantuan 1 kilogram kan, pasti ngasihnya kan satu pack 5 kilogram (harga) Rp60 ribu. Jadi satu kilonya adalah Rp12.500 gitu," jelasnya.

Dengan demikian, harga Rp60 ribu tersebut setara Rp12.500 per kilogram, sehingga perhitungannya benar tanpa merugikan masyarakat penerima bantuan pangan beras pemerintah pusat nasional.

Kesalahan yang terjadi, menurut Sudaryono, hanya pada penulisan satuan di informasi awal, sementara substansi anggaran bantuan pangan tetap sesuai ketentuan berlaku dan mekanisme penyaluran resmi pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana.

Sudaryono juga menjelaskan, beras kemasan terkecil di pasaran umumnya berbentuk pack lima kilogram. Sedangkan ukuran di bawahnya biasanya dijual curah sesuai kebutuhan konsumen melalui penimbangan mandiri di pengecer ritel lokal.

Melalui klarifikasi ini, Kementerian Pertanian berharap masyarakat memahami skema bantuan secara utuh. Juga bisa memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung upaya penanganan bencana berkelanjutan di Sumatera dengan komunikasi terbuka, akurat, konsisten, berimbang bertanggung.

Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak masyarakat untuk aktif ikut mengawasi dan mengawal ketat penyaluran bantuan beras 1.200 ton bagi korban bencana di Sumatera, agar distribusi berjalan transparan dan benar-benar tepat sasaran.

"Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan 1.200 ton bantuan beras senilai Rp16 miliar untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono dalam keterangan di Jakarta, Senin (8/12).

Dia menyampaikan secara total, pemerintah rencananya menyalurkan 10.000 ton bantuan beras. Untuk itu, Kementan menegaskan perlunya keterlibatan publik sehingga mencegah potensi penyimpangan di lapangan."Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada warganet yang turut mengawasi dan memberikan masukan terkait transparansi data," ujar Arief.