Periskop.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengerahkan tambahan personel sebanyak 15 batalyon, terdiri atas lima batalyon zeni dan 10 batalyon teritorial Pembangunan. Tambahan pasukan tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan jembatan dan hunian untuk para pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dengan demikian, hingga saat ini total ada 37.910 prajurit TNI yang dikerahkan di tiga provinsi Sumatera. Mereka ditugaskan untuk membantu para pengungsi melewati masa tanggap darurat dan memasuki masa rekonstruksi serta rehabilitasi, pascabencana banjir bandang dan longsor yang terjadi bulan lalu (25/11).

Agus menjelaskan, tambahan personel akan dikerahkan untuk membantu pemasangan jembatan bailey. Kemudian pembuatan hunian sementara dan hunian tetap, pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya.

“Kemudian penyiapan air bersih, melaksanakan evakuasi medis, distribusi logistik terus dilakukan, dan trauma healing," kata Panglima TNI saat jumpa pers yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12). 

Agus melanjutkan TNI juga membangun dapur lapangan, kemudian membuat sumur-sumur bor, membangun pos-pos kesehatan, serta sarana MCK.

"Dukungan TNI lainnya yang sudah tergelar yaitu 25 dapur lapangan, kemudian pembuatan sumur bos, 124 sumur sudah bisa digunakan, kemudian 42 pos kesehatan sudah tergelar, dan 186 MCK sudah dibangun,” jelasnya. 

Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey. Menurutnya, untuk beberapa jembatan sudah digunakan masyarakat untuk beraktivitas. “Seperti di Jembatan Teupin Mane, Jembatan Teupin Reudeup, Jembatan Jeumpa, Jembatan Matang Bangka, jembatan Kuta Blang, Jembatan Weh Pase, Jembatan Hamparan Perak, Jembatan Anggoli Sibangun, dan beberapa jembatan lainnya sudah tergelar," ujar Agus. 

Dalam kesempatan yang sama, Panglima juga melaporkan ada 89 unit alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk membantu penanganan dampak bencana di Sumatera. Beberapa alutsista yang dikerahkan, antara lain helikopter, pesawat-pesawat angkut, kapal rumah sakit, kapal perang.

"Pesawat, heli, dan KRI sampai dengan saat ini terus melakukan dukungan bantuan logistik melalui airdrop ataupun air-landed. Kemudian KRI membawa dukungan alat berat, alat kesehatan, mendukung, membawa juga tenaga kesehatan, dan membantu kementerian/lembaga lain seperti peralatan-peralatan PLN, membawa BBM, bahan pangan, genset, dan sebagainya," tuturnya. 

Sejauh ini, Panglima menyebut TNI telah menyalurkan logistik seberat 2.669,53 ton melalui jalur darat, laut, dan udara. 

Tiga Bulan
Asal tahu saja, pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan. Hal ini menjadi bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam unggahnya di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu, menyampaikan, hal tersebut dibahas dalam koordinasi antara dia dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN, Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12) malam.

"Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan," serunya. 

Ia menyampaikan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah dari BUMN. Dari jumlah tersebut, 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam minggu ini. Hunian tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas dasar berupa sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wi fi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.

Secara paralel, lanjut dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga turut memulai pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ia mengatakan, sebanyak 2.500 unit tahap pertama telah dibangun pada pekan lalu di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Selanjutnya, 2.500 unit tahap kedua direncanakan mulai dibangun pada awal pekan depan.

Teddy menyatakan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Antara lain tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses yang memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak.

Ia berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian sementara dan hunian tetap yang telah disiapkan.

"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," pungkasnya.