Periskop.id - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menambah peralatan. Khususnya untuk mendukung operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

"BMKG juga terus menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca," ujar Prasetyo dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12). 

Prasetyo mengatakan, penambahan alat modifikasi tersebut diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan bentang wilayah yang luas. Dengan begitu, membutuhkan kesiapan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.

Pengalaman bencana sebelumnya yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra, kata dia, menjadi pengingat perlunya persiapan yang lebih matang. Termasuk penguatan perangkat dan perencanaan operasi modifikasi cuaca sejak dini.

"Termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin," tegas Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo mengatakan pemerintah juga terus meminta BMKG untuk memonitor kondisi iklim dan cuaca secara berkelanjutan. Terutama menjelang pergantian tahun.

Menurutnya, periode Desember hingga Januari umumnya diikuti dengan peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu bencana. Dalam konteks tersebut, pemerintah juga meminta agar upaya mitigasi dilakukan secara konsisten oleh BMKG, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah daerah, khususnya di wilayah rawan bencana, dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.

"Kami minta untuk melakukan upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif," tuturnya.

Bencana Susulan
Selain itu, Prasetyo Hadi memastikan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi dalam mitigasi untuk menghadapi bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem.

Dalam konferensi pers di Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, Prasetyo menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal ini untuk mempercepat proses pembersihan kayu-kayu yang berada di aliran sungai agar tidak ada sumbatan.

"Kami meminta kepada Kemenhut untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai supaya nanti tidak ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin seperti bencana yang pertama," kata Prasetyo.

Mensesneg menyampaikan, pemerintah telah meminta agar secepatnya dilakukan pemetaan pada wilayah-wilayah yang memiliki kecuraman atau kelerengan yang sangat ekstrem. Terutama pada daerah yang jenis tanahnya lumpur atau lembek.

Pemetaan terhadap wilayah-wilayah tersebut penting dilakukan mengingat antar daerah memiliki jenis tanah yang berbeda. Menurutnya, dengan mengetahui jenis tanah tertentu, maka akan lebih mudah untuk melakukan antisipasi, guna menghindari bencana susulan.

"Jenis yang longsor-longsor itu berada di tingkat yang kelerengannya cukup tinggi, dan pastilah jenis yang tanahnya, termasuk yang jenis tanah lumpur atau lembek, bukan tanah yang sifatnya kuat atau kasar," paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga bekerja sama dengan BMKG, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memadupadankan hasil evaluasi dari BMKG, terhadap wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami peningkatan curah hujan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat terhadap respons cepat bila terjadi bencana perlu lebih digencarkan. "Kami meminta dilakukan proses edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat di wilayah yang diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Itu beberapa mitigasi yang kita lakukan," pungkas Prasetyo.