Periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan, kondisi infrastruktur Aceh membaik sebelum bulan Ramadan yang jatuh pada pertengahan Februari 2026.
“Mudah-mudahan sebelum bulan suci Ramadan, masyarakat, saudara-saudara kita bisa lebih baik kondisinya, kehidupan sehari-harinya,” ujar AHY ketika membuka acara “Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin (26/1).
AHY menegaskan, negara hadir untuk memastikan masyarakat tidak berada dalam kondisi sulit yang terlalu lama. Salah satu wujud kehadiran negara adalah rumah hunian sementara (huntara) yang mulai ditempati oleh masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
“Tiga hari yang lalu, saya baru kembali setelah beberapa kali melakukan pengecekan langsung ke lapangan di Aceh Tamiang. Kondisinya sudah lebih baik daripada kondisi-kondisi awal,” ujar AHY.
AHY berkomitmen untuk memastikan rekonstruksi, utamanya untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dukungan air bersih, rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadah tetap dikawal dengan ketat.
“Tentu kita juga masih mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata AHY.
Sebelumnya, AHY meresmikan hunian sementara yang dibangun Kementerian PU, di Aceh Tamiang (22/1) sebanyak 84 unit. AHY menyebut, hunian sementara merupakan kebutuhan mendasar korban bencana di Aceh.
Ia memastikan, akan terus mengawal pembangunan hunian, sehingga masyarakat terdampak bisa kembali mendapat tempat tinggal yang layak. Pernyataan itu disampaikan AHY saat menghadiri peresmian hunian sementara (Huntara) yang dibangun Kementerian PU di lahan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 84 unit.
Atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan lainnya berada di garis depan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana.
Infrastruktur Sanitasi
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur sanitasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. hal ini guna mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan serta memastikan layanan dasar masyarakat dapat segera pulih.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.
"Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/1).
Selama 10 hari terakhir, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah melakukan pembersihan intensif pada kawasan TPA dan IPLT yang terdampak timbunan material pasca bencana.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan program padat karya. Dengan begitu, selain mempercepat pemulihan lingkungan juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
TPA Rantau yang saat ini masih beroperasi dengan sistem open dumping, menjadi prioritas penanganan karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Fokus pekerjaan diarahkan pada pembersihan jalan akses, serta penanganan material yang menghambat operasional dan mobilitas.
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan.
Langkah ini meliputi pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan.
Untuk TPA Rantau, Kementerian PU menyiapkan penanganan yang mencakup perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat pendukung operasional.
Sementara itu, untuk penanganan IPLT Rantau berupa pembersihan area IPLT, serta rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.
Saat ini, telah dilaksanakan pembersihan kawasan IPLT dan pengangkatan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan.
Secara keseluruhan di Provinsi Aceh, Kementerian PU tengah melaksanakan peningkatan pelayanan pada 11 TPA sampah di 11 kabupaten/kota serta peningkatan layanan 10 IPLT di 10 kabupaten/kota. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, peningkatan pelayanan dilakukan pada dua TPA sampah di dua kabupaten/kota serta satu IPLT di satu kota.
Adapun di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU melaksanakan peningkatan pelayanan satu TPA sampah di satu kabupaten. Seluruh pekerjaan tersebut saat ini berada dalam tahap pelaksanaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah risiko kesehatan masyarakat, dan mempercepat pemulihan layanan dasar pasca bencana.
Ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan, melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah terdampak bencana.
Tinggalkan Komentar
Komentar