Periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan China untuk proyek infrastruktur Giant Sea Wall di Pantura. Hal itu disampaikan AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, merespons pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, Rabu (3/9).

"Saya ingin dengar juga apa yang yang menjadi pembicaraan Pak Presiden Prabowo di China dengan Presiden Xi Jinping, termasuk apakah ada kaitan langsung berkait dengan sejumlah proyek infrastruktur," kata AHY saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menghadiri rapat bersama Presiden.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengawal sejumlah proyek strategis nasional berskala besar, termasuk pembangunan Giant Sea Wall di Pantura dan perluasan trayek kereta cepat. Ia menilai proyek tersebut membutuhkan dukungan investasi asing agar bisa terealisasi optimal.

"Karena sekali lagi, kami membutuhkan investasi untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang berskala besar," ujarnya. 

Menurut AHY, pemerintah telah membentuk badan otorita khusus untuk menangani proyek perlindungan kawasan Pantura Jawa tersebut. Kolaborasi dengan mitra internasional, termasuk China, dinilai dapat mempercepat perencanaan, pendanaan, hingga eksekusi lapangan.

“Yang paling penting adalah nanti bisa dieksekusi dengan baik,” katanya.

Program Besar Presiden

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah menawarkan peluang investasi untuk proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall kepada sejumlah negara, termasuk China, Korea Selatan, Jepang, hingga negara-negara Eropa.

Proyek ini menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim.

“Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change,” kata Airlangga usai menghadiri diskusi bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia menerangkan, sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea (Korsel), Jepang, negara Eropa,” terang Menko.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo menghadiri undangan khusus Presiden China Xi Jinping di Beijing pada peringatan 80 tahun Hari Kemenangan, Rabu (3/9). Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara itu sempat membahas peluang kerja sama infrastruktur strategis, termasuk proyek Giant Sea Wall.

Adapun Proyek Giant Sea Wall sendiri ditaksir bakal menelan biaya sekitar US$80 miliar atau sekitar Rp1,31 kuadraliun (kurs: Rp16.430 per dolar AS).

Selain itu pada Senin (25/8), Prabowo telah mengumumkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa. Keberadaan badan ini difungsikan agar mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga yang bermukim di pesisir pantai utara Jawa.