Periskop.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta program Sekolah Rakyat dijalankan dengan tepat sasaran. Pemerintah harus memastikan, program ini menggapai anak dari keluarga yang membutuhkan, guna mencegah timbulnya kasus seperti yang terjadi pada seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia pun mendesak penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial lainnya, untuk turun langsung, mendeteksi dini kerentanan dalam keluarga, termasuk tekanan psikologis pada anak.

"Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput," kata Singgih di Jakarta, Rabu (4/2). 

Dia pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang siswa kelas IV SD berusia 10 tahun tersebut. Menurut dia, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa persoalan kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya perlindungan sosial terhadap anak masih menjadi "pekerjaan rumah" yang besar bagi negara.

Setiap anak Indonesia, kata dia, berhak tumbuh dengan bahagia, mendapat pendidikan yang layak, dan terlindungi dari beban ekonomi yang seharusnya tidak mereka pikul. Peristiwa di Ngada, lanjutnya, adalah alarm yang tidak boleh diabaikan.

"Ini bukan hanya tentang kelengkapan alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis, rasa putus asa, dan lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya menyangga keluarga-keluarga yang berjuang," tuturnya. 

Untuk itu, dia mengingatkan, pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara lebih selektif, tepat sasaran, dan berbasis data kemiskinan yang mutakhir.

Pemerintah, kata dia, harus berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan dampak setelah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun pada tahun 2026, untuk pembangunan 200 gedung Sekolah Rakyat baru beserta operasionalnya. Dia pun meminta program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tapi dikonvergensikan dengan program lain program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Non Tunai (PBNT) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut dia, keluarga miskin penerima manfaat harus dipetakan dengan baik dan mendapatkan paket bantuan yang komprehensif. Mencakup kebutuhan dasar, pendidikan dan pendampingan keluarga.

"Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk membangun sistem yang lebih manusiawi, responsif, dan efektif," ucapnya.

Kemiskinan Struktural
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera menuntaskan masalah kemiskinan struktural.

Menurut Selly, insiden siswa berinisial YBS yang diduga melakukan bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp10.000 itu, merupakan potret nyata kemiskinan struktural.

"Saya menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga soal runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak," tuturnya.

Menurut Selly, insiden itu terjadi karena kegagapan negara dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan kehidupan yang layak. Kemiskinan struktural yang belum terselesaikan karena buku pelajaran, kebutuhan paling elementer dalam pendidikan pun menjadi penghalang hidup yang dihadapi oleh bangsa ini.

Berikutnya Selly juga memandang dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi kerap dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menjadi pihak paling rentan yang menanggung dampaknya secara psikologis dan sosial. Atas realitas itu, menurut dia, negara tidak boleh menutup mata.

Selly lalu mengingatkan konstitusi telah jelas menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Dengan demikian saat akses pendidikan dasar masih menyisakan biaya tidak langsung yang memberatkan rakyat miskin, seperti buku dan perlengkapan sekolah, negara berarti belum sepenuhnya hadir.

"Tragedi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan," kata Legislator Dapil Jabar VIII itu.

Lebih jauh ia mengatakan pendidikan harus dipastikan benar-benar inklusif, bermartabat, dan bebas dari beban yang menyingkirkan anak-anak miskin dari harapan hidupnya. 

“Apalagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan, bahkan nyawa akibat kemiskinan dan kelalaian sistem," serunya.

Ia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan. 

Tak Boleh Terjadi Lagi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta, agar kasus bocah SD yang mengakhiri hidupnya secara tragis di Ngada, NTT, untuk tidak terulang kembali.

Menurut dia, meski negara belum mampu mengentaskan kemiskinan secara total, keluarga dan lembaga masyarakat seharusnya turut prihatin untuk bertanggung jawab atas timbulnya kondisi tersebut. 

"Semoga dari peristiwa kita semua di bangsa ini, di masyarakat ini sadar, sehingga tidak terjadi lagi," kata Andreas di Jakarta, Rabu.

Dia merasa kasus tersebut sangat memilukan bagi seluruh pihak yang memiliki hati nurani. Untuk itu, dia pun meminta kepada pihak kepolisian agar menyelidiki dan menjelaskan penyebab kasus tersebut.

Pemerintah daerah, kata dia, juga harus secara serius menangani keluarga dari bocah tersebut. Bagaimanapun, kata dia, kasus itu menjadi tamparan bagi seluruh pihak, karena bocah itu diduga putus asa dan merasa hilangnya perhatian dan kasih sayang, baik dari keluarga dan masyarakat.

"Tanggung jawab sosial kita seharusnya terusik untuk menjadi tumpuan menyelamatkan generasi anak-anak ini untuk tumbuh dewasa," imbuhnya. 

Untuk diketahui, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, inisial MGT (usia 47 tahun). Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya, yang merupakan orangtua tunggal, bekerja sebagai petani dan kerja serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban.