Sepanjang 2026, Aktivasi IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Dilakukan Bertahap

Sepanjang 2026, Aktivasi IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Dilakukan Bertahap 

Periskop.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut, aktivasi IKN menjadi pusat kerja pemerintahan, dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menuturkan, persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta kesiapan perkantoran dan hunian menjadi perhatian utama pembangunan IKN tahun ini.

"Pemerintah pusat targetkan aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan dilakukan secara bertahap, sepanjang 2026," ujar Basuki ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 

Dia mengatakan, pembangunan perkantoran dan hunian ASN tahap satu sudah selesai. Sedangkan pembangunan tahap dua dalam percepatan penyelesaian.

Adapun pembangunan Istana Wakil Presiden, dinyatakan selesai 100% secara fisik. Kini masuk tahap pengisian interior dan mebel/perabot (furnitur). "Furnitur Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden itu tanggung jawab Sekretariat Negara,” tuturnya. 

Setelah seluruh pembangunan perkantoran dan hunian ASN, serta Istana Wakil Presiden rampung, kata Basuki, pemerintah pusat menargetkan mulai bergerak aktivitas pemerintahan Indonesia di IKN.

"Sehingga IKN tidak lagi sekadar kawasan pembangunan, tetapi mulai memasuki tahap fungsional sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia," ujarnya.

Dia menyebut sekitar 50 orang staf Wakil Presiden sudah berada di kawasan IKN untuk melakukan persiapan teknis. Meliputi survei mebel/perabot, penataan ruang kerja, serta koordinasi operasional di kawasan ASN menara (tower) satu.

"Kehadiran staf itu menjadi bagian dari tahapan awal sebelum Wakil Presiden berkegiatan secara rutin di IKN," jelasnya.

Sebagai bagian dari agenda peninjauan kesiapan kawasan, Otorita IKN menerima kunjungan Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Selasa (20/1).

"Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN," ujar Tina kala itu. 

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam mendorong percepatan persiapan pemindahan ASN agar segera berkantor di IKN. Tina menyampaikan, hal tersebut merupakan bentuk dukungan langsung yang diberikan Wapres Gibran.

Agenda itu turut memastikan pembangunan kawasan Nusantara, termasuk pengembangan ekowisata dan pemanfaatan energi bersih ke depan. "Selain berdiskusi dengan Bapak Kepala Otorita IKN, kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini," ujar Tina.

Dalam kunjungannya, rombongan Staf Khusus Wapres meninjau berbagai titik strategis, mulai dari tempat wisata glamping, rumah jabatan menteri, Istana Wakil Presiden, hingga Kantor Balai Kota Otorita IKN. Agenda tersebut pun ditutup dengan kunjungan ke Istana Presiden.

Sebagai tindak lanjut arahan Wapres Gibran, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Langkah tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Wapres Gibran meninjau sejumlah proyek strategis di kawasan IKN pada 30 Desember 2025. Gibran mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelanjutan pembangunan IKN berjalan sesuai target, sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Wapres menegaskan bahwa pemerintahan saat ini memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN, sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.