Periskop.id – Presiden Prabowo Subianto meminta 1.204 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXIII menjauhi birokrasi yang rumit, praktik korupsi, serta sikap arogan. Para calon pemimpin pemerintahan itu diminta menjadikan kemudahan pelayanan dan kepentingan masyarakat sebagai dasar setiap keputusan.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam pelantikan Pamong Praja Muda di Lapangan Parade Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7).
"Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, pelayanan publik menjadi salah satu ukuran paling nyata bagi masyarakat untuk menilai kehadiran negara. Aparatur dituntut bekerja jujur, disiplin, bersih, bebas korupsi, berani mengambil keputusan, serta hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
"Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak," katanya.
Kepercayaan rakyat ditentukan kualitas pelayanan
Prabowo menegaskan para lulusan IPDN akan berada di garis depan birokrasi. Sikap, keputusan, dan integritas mereka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tetapi pelayanan yang buruk juga berpotensi merusaknya.
Karena itu, pamong praja tidak boleh hanya memahami aturan administratif. Mereka juga harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Karena itu saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan," ujar Prabowo.
Ia mengingatkan jabatan aparatur bukan simbol kekuasaan atau status sosial. Kehormatan pamong praja justru ditentukan oleh keberanian membela kepentingan publik, khususnya masyarakat miskin, lemah, dan tidak berdaya.
"Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Prabowo juga meminta para lulusan hadir sebagai pemimpin yang dapat diandalkan ketika masyarakat mengalami persoalan.
"Saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat," katanya.
Diminta bekerja tanpa kesombongan
Selain memangkas birokrasi, Prabowo menekankan pentingnya kerendahan hati. Ia meminta pamong praja tetap dekat dengan warga dan tidak menggunakan pangkat untuk menciptakan jarak dengan masyarakat.
"Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat. Selalu membela rakyatmu," kata Prabowo.
Dalam pengarahan yang sama, Presiden memberikan pedoman kepada lulusan saat menghadapi pilihan kebijakan yang sulit. Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama, bukan keuntungan pribadi maupun kelompok.
"Bekerjalah dengan hati, tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu mana yang menguntungkan rakyat," kata Prabowo.
Pesan tersebut menempatkan pamong praja sebagai penghubung langsung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga. Mereka tidak hanya menjalankan instruksi, tetapi juga dituntut memahami kondisi sosial, mendengar keluhan, serta mencari jalan keluar atas persoalan di lapangan.
Lebih dari seribu lulusan akan ditempatkan di berbagai daerah
Sebanyak 1.204 lulusan yang dilantik terdiri atas 728 laki-laki dan 476 perempuan. Mereka akan bertugas di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai kebutuhan aparatur negara.
Pelantikan ditandai dengan penyematan tanda pangkat kepada tiga perwakilan lulusan terbaik, yaitu Aji Bayu Ramadhan, Charina Anggie Simbolon, dan Mohamad Toriq Anwar. Secara keseluruhan, 10 lulusan terbaik mencatatkan IPK antara 3,78 hingga 3,84.
Sebelum dilantik, para pamong praja muda juga telah menjalani penugasan selama sekitar satu bulan untuk membantu penanganan bencana di Aceh. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran lapangan agar mereka memahami pentingnya kecepatan koordinasi dan kehadiran pemerintah ketika masyarakat berada dalam situasi darurat.
Pemerintah berharap pengalaman akademik dan lapangan dapat membentuk aparatur yang tidak hanya menguasai administrasi, tetapi juga mampu beradaptasi, berkolaborasi, serta menyelesaikan persoalan masyarakat.
Setelah resmi menyandang pangkat Pamong Praja Muda, tantangan para lulusan beralih dari lingkungan pendidikan menuju birokrasi nyata. Pesan untuk memangkas prosedur berbelit dan bekerja tanpa kesombongan kini harus dibuktikan melalui pelayanan yang cepat, bersih, serta berpihak kepada rakyat.
Tinggalkan Komentar
Komentar