BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Tujuh Komoditas Jadi Prioritas

Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem digital tersebut dirancang untuk memperketat pengawasan rantai pasok, memastikan kualitas bahan pangan, sekaligus menekan peluang permainan harga hingga praktik kickback dalam pembelian kebutuhan dapur MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan tujuh kelompok bahan pangan akan menjadi perhatian utama, yakni beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu. Komoditas tersebut dipilih karena sebagian merupakan bahan pangan segar, terutama protein hewani, yang membutuhkan penanganan lebih ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.

"Kenapa ini menjadi penting? Karena protein hewani ini harus special handling. Kalau penanganannya enggak benar, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak bisa kita capai," kata Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dalam pengadaan ayam, misalnya, Sudaryono menyoroti belum seragamnya pemahaman pemasok mengenai standar produk segar. Ada distributor yang mengartikan ayam fresh sebagai produk yang disimpan dan dikirim dalam kondisi dingin, sementara pemasok lain menganggap istilah tersebut berarti ayam yang baru disembelih.

Perbedaan standar tersebut dinilai perlu ditata karena pengelolaan protein hewani menjadi salah satu titik penting dalam keamanan pangan MBG. BGN sebelumnya menyebut sekitar 80-90% kasus gangguan kesehatan yang telah dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dalam pengelolaan makanan.

Transaksi Bahan Baku Akan Lebih Mudah Dilacak

Marketplace MBG dirancang menggunakan konsep yang mirip Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

SIPLah merupakan sistem pengadaan daring yang memungkinkan sekolah melakukan pembelian barang dan jasa menggunakan dana bantuan pemerintah. Sistem tersebut dirancang agar transaksi dapat dilakukan secara lebih transparan, aman, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BGN ingin menggunakan pendekatan serupa agar identitas pemasok, harga bahan pangan, transaksi hingga aspek perpajakan dapat ditelusuri dalam satu sistem. Marketplace itu sebelumnya ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

"Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus, supaya dia ngambil untung dan lain sebagainya," ujar Sudaryono.

Dengan mekanisme tersebut, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nantinya tidak lagi sepenuhnya melakukan pengadaan melalui pola transaksi manual yang sulit dipantau dari pusat.

BGN juga menyiapkan sistem verified seller. Pemasok yang dapat masuk ke marketplace akan melalui proses verifikasi, termasuk dengan melibatkan asosiasi komoditas seperti peternak ayam, petelur dan pelaku usaha pangan lainnya.

"Jadi kami mengadopsi sesuatu yang memang sudah berjalan dan nanti ada zonasi, Pak. Jadi orang itu termasuk asosiasi petelur, asosiasi ayam, dan lain-lain sebagainya itu sudah kami undang dan responsnya positif," ucap Sudaryono.

Beras SPHP Dilarang untuk MBG

Selain memperketat pemasok, BGN memberikan ketentuan khusus terhadap beberapa komoditas. Untuk beras, Sudaryono menegaskan dapur MBG tidak diperbolehkan menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bahan baku program.

SPHP merupakan beras yang disalurkan pemerintah melalui Perum Bulog sebagai instrumen stabilisasi harga dan pasokan bagi masyarakat. Karena memiliki skema dan tujuan distribusi tersendiri, beras tersebut tidak diperuntukkan sebagai sumber bahan baku dapur MBG.

Dalam rapat Komisi IX, Sudaryono juga menyebut tujuh komoditas yang akan diperketat pengadaannya melalui sistem baru tersebut terdiri atas beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan dan susu.

Sebelumnya, ketika rencana marketplace pertama kali disampaikan pada pertengahan September, BGN menjelaskan tahap awal sistem mencakup enam kelompok utama, yakni daging sapi atau kerbau, ayam, telur, beras, minyak goreng dan susu. Daftar terbaru yang disampaikan kepada DPR kini memasukkan ikan sebagai komoditas prioritas tambahan.

Bahan Pangan Diupayakan Berasal dari Daerah Sekitar

Sistem pengadaan baru juga dirancang menggunakan pola zonasi. SPPG akan diarahkan terlebih dahulu membeli bahan pangan dari pemasok yang berada di wilayah yang sama selama stok tersedia.

Sudaryono sebelumnya mencontohkan dapur MBG di suatu kabupaten akan diprioritaskan membeli telur dari produsen di kabupaten tersebut. Pembelian lintas daerah baru dilakukan apabila pasokan lokal tidak mencukupi. Skema itu ditujukan untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperbesar dampak ekonomi MBG bagi produsen setempat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan posisi BGN bahwa MBG tidak hanya ditujukan sebagai intervensi gizi, tetapi juga untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah. Pada 2026, BGN sebelumnya menyatakan sebagian besar anggaran operasional program beredar langsung melalui ribuan SPPG yang tersebar di Indonesia.

Namun, penerapan zonasi juga membutuhkan jaminan ketersediaan pasokan, khususnya untuk wilayah yang produksi pangan lokalnya terbatas. Karena itu, mekanisme pembelian dari luar wilayah tetap disiapkan ketika barang tidak tersedia di daerah setempat.

Pengawasan Diperketat Setelah Ribuan Dapur Disuspend

Rencana marketplace muncul ketika BGN tengah melakukan pembenahan besar dalam tata kelola dan keamanan pangan MBG. Pada 16 September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 821 dapur masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, sedangkan delapan lainnya belum terkonfirmasi status sertifikasinya.

Langkah itu melanjutkan penghentian sementara terhadap 1.999 SPPG pada 7 September yang ketika itu belum mendaftarkan SLHS. Kedua angka tersebut berasal dari tahapan evaluasi berbeda sehingga tidak serta-merta dapat dijumlahkan sebagai jumlah dapur yang saat ini berhenti beroperasi.

BGN menegaskan sertifikasi higiene bukan sekadar persyaratan administratif.

“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak,” kata Sudaryono dalam keterangannya pada Agustus 2026.

Selain pengadaan bahan baku, BGN juga tengah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan sekolah memberi rating dan catatan terhadap SPPG, mulai dari kualitas makanan hingga ketepatan waktu distribusi. Sistem tersebut diharapkan menjadi kanal pengawasan langsung dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan program.

Skala MBG Mencapai Puluhan Juta Penerima

Penguatan sistem pengadaan menjadi semakin penting karena MBG beroperasi dalam skala sangat besar. Untuk 2027, BGN menargetkan 72.464.886 penerima manfaat, terdiri atas sekitar 60,6 juta peserta didik dan 11,86 juta ibu hamil, ibu menyusui serta balita. Pagu anggaran BGN tahun depan ditetapkan sebesar Rp240,20 triliun, dengan Rp232,88 triliun atau 96,95% dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN juga telah mengalokasikan anggaran untuk penguatan rantai pasok, standardisasi dapur, pelatihan petugas penjamah makanan serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.

Dengan skala penerima dan belanja yang besar, marketplace bahan baku menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan keterlacakan transaksi sekaligus menjaga standar pangan. 

Tantangan berikutnya adalah memastikan sistem digital tersebut tidak hanya menutup ruang penyimpangan, tetapi juga tetap memberikan akses kepada petani, peternak, nelayan, koperasi dan pemasok lokal yang memenuhi standar untuk masuk ke dalam rantai pasok MBG.