Prabowo Bentuk BPGMN untuk Perkuat Pencegahan Karhutla

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Lembaga baru ini diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan gambut dan mangrove.

Keputusan tersebut disampaikan setelah Prabowo memimpin diskusi bersama akademisi dari sejumlah lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan itu.

Raja Juli menjelaskan, badan tersebut akan mengutamakan langkah pencegahan karhutla, terutama pada kawasan yang memiliki ekosistem gambut.

“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” jelas Raja Juli.

Menurut Raja Juli, pemerintah menilai pencegahan perlu ditempatkan sebagai pendekatan utama dalam menghadapi ancaman karhutla.

Ia menyebut pendekatan tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.

Raja Juli mengatakan BPGMN akan memiliki posisi kelembagaan yang berbeda dari badan sebelumnya. Ia menjelaskan, BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan melibatkan ilmuwan serta tenaga profesional.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.

Selain kelembagaan, menurut Raja Juli, dukungan anggaran juga akan disiapkan untuk menunjang fungsi pencegahan.

Anggaran tersebut terutama diarahkan bagi upaya pengendalian karhutla di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut.

Enam provinsi yang disebut Raja Juli terdiri atas Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Ia juga menilai keputusan tersebut memperlihatkan keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan dari kalangan ilmuwan.

“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Prabowo memberikan apresiasi terhadap kehadiran para peneliti dan ilmuwan dalam forum tersebut.

Arif menyebut BRIN mendapat tugas mendukung BPGMN, khususnya dalam pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.

“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.

Arif mengatakan penguatan teknologi juga menjadi bagian dari pembahasan bersama Presiden.

Sejumlah teknologi yang dibicarakan mencakup water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif yang dapat digunakan untuk pemadaman.

Selain teknologi, menurut Arif, diskusi turut menyoroti aspek ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut.

Pendekatan pencegahan presisi berbasis desa dinilai menjadi salah satu bagian penting karena masyarakat setempat memiliki kedekatan dengan sumber daya di lingkungan mereka.

“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” katanya.

Arif menyebut masyarakat juga dapat dilibatkan melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Menurutnya, keterlibatan warga menjadi bagian dari strategi pencegahan yang dikembangkan pemerintah bersama BPGMN.

Dari sisi ekonomi, Arif mengatakan pemerintah perlu memikirkan sumber penghasilan masyarakat di sekitar kawasan gambut untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Ia menyebut sekitar 41 juta orang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut.

“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.

Dalam pembahasan tersebut, Arif mengatakan sagu dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan mata pencaharian jangka panjang.

Ia menyebut tanaman tersebut membutuhkan waktu sekitar delapan tahun, sedangkan kopi diposisikan sebagai alternatif jangka menengah.

“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” lanjut Kepala BRIN.