Airlangga: 74 Juta Warga Belum Punya Rekening, Pemerintah Hitung Kebutuhan Rp3,8 Triliun

Periskop.id - Pemerintah memperkirakan sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening bank. Temuan tersebut menjadi dasar rencana pembukaan rekening secara massal yang tengah disiapkan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan angka tersebut diperoleh setelah data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil dipadankan dengan data kepemilikan rekening perbankan.

“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” kata Airlangga dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Jika setiap warga sasaran memperoleh saldo awal sekitar Rp50 ribu, Airlangga memperkirakan kebutuhan anggarannya berada di kisaran Rp3,8 triliun. Besaran maupun skema final program masih akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.

“Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” kata Airlangga.

Dari Target 200 Juta Jadi 74 Juta Warga

Angka terbaru tersebut membuat target program lebih spesifik dibandingkan perhitungan awal pemerintah. Pada 9 September 2026, Airlangga sempat memperkirakan pembukaan rekening dapat menyasar sekitar 200 juta penduduk dengan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp11 triliun apabila setiap rekening memperoleh saldo Rp50 ribu. 

Namun, Menteri Keuangan kala itu, Purbaya Yudhi Sadewa, sehari kemudian menegaskan angka itu belum final. “Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya.

Pemerintah kemudian melakukan pemadanan data untuk mengetahui siapa yang benar-benar belum memiliki rekening. Hasil terbaru menunjukkan sekitar 74 juta orang masuk kelompok tersebut sehingga kebutuhan anggaran awal diperkirakan jauh lebih kecil.

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan BRI dan BSI telah berkoordinasi untuk mendukung program tersebut. BRI direncanakan melayani pembukaan rekening secara nasional, sedangkan masyarakat Aceh dapat menggunakan BSI.

BSI juga telah menyiapkan BSI TabunganKu bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang bebas biaya administrasi bulanan.

Program Belum Dimulai Tahun Ini

Meski skema terus disiapkan, jadwal pelaksanaannya belum final. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan pembukaan rekening direncanakan mulai Oktober 2026.

“Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp50 ribu. Semua bantuan nanti ke situ, beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai, PKH, segala macam,” kata Zulkifli Hasan di Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026).

Namun, Airlangga pada Rabu (23/9/2026) memberikan perkembangan terbaru bahwa program tersebut belum akan diluncurkan pada 2026. Pemerintah masih merancang mekanisme agar rekening yang dibuka nantinya benar-benar digunakan dan tidak berubah menjadi rekening dorman. “Tahun ini masih kita bahas,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga sedang mencari program yang dapat dihubungkan dengan rekening milik warga muda, terutama kelompok usia 17 tahun yang belum menikah dan belum menjadi penerima sejumlah bantuan sosial.

Dengan demikian, rencana pembukaan rekening massal masih berada pada tahap penyusunan skema meski infrastruktur perbankan dan data calon penerima mulai dipersiapkan.

Digital ID Dipakai Cari Warga yang Belum Punya Rekening

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Dukcapil dapat mengambil peran penting dalam program tersebut karena memiliki basis data kependudukan yang mencakup hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Tito, sekitar 98% penduduk Indonesia telah tercatat dalam sistem Dukcapil, termasuk informasi biometrik seperti wajah dan sidik jari serta data kependudukan lainnya.

Data Dukcapil kemudian dapat direkonsiliasi dengan data sekitar 170 juta penduduk yang disebut telah memiliki rekening, sehingga pemerintah dapat mencari warga yang belum terjangkau layanan perbankan hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

“Nah, inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan kita tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang 17 tahun ke atas,” kata Tito.

Dukcapil juga mendorong penggunaan identitas digital untuk proses Know Your Customer atau KYC perbankan. Verifikasi identitas dapat dilakukan melalui teknologi pengenalan wajah sehingga masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan dokumen KTP secara manual.

“Sehingga digital identity dari e-KTP Dukcapil sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengembangan financial digitalization, digitalisasi bidang keuangan,” ucap Tito.

Pemerintah Juga Bidik Bansos Lebih Tepat Sasaran

Pemanfaatan Digital ID tidak berhenti pada pembukaan rekening. Tito mengatakan, data biometrik Dukcapil dapat digabungkan dengan basis data kementerian dan lembaga lain, termasuk data pertanahan ATR/BPN dan kepemilikan kendaraan untuk membantu pemerintah memeriksa kondisi ekonomi seseorang.

Teknologi tersebut telah diuji coba untuk melakukan validasi penerima bantuan sosial di Banyuwangi. Menurut Tito, hasil uji coba menunjukkan hampir 70% penerima bantuan ditemukan tidak tepat sasaran, sementara hampir 50% masyarakat yang dinilai layak justru belum memperoleh bantuan.

Pemerintah kemudian memperluas uji coba ke 43 daerah. “Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga,” jelasnya. 

Penggabungan identitas digital dengan rekening bank nantinya diharapkan membuat penyaluran bantuan dapat dilakukan langsung kepada penerima yang telah diverifikasi secara by name by address.

Inklusi Keuangan Tinggi, tetapi Rekening Bank Belum Merata

Rencana tersebut muncul ketika tingkat inklusi keuangan Indonesia sebenarnya sudah relatif tinggi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan OJK, LPS, dan BPS menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61%, naik dari 92,74% pada 2025. Sementara indeks literasi keuangan mencapai 69,57%.

Namun, angka inklusi tersebut mencakup berbagai produk dan layanan jasa keuangan, tidak hanya rekening bank. Jika khusus melihat sektor perbankan, indeks inklusi pada 2026 tercatat 70,64%. Untuk kelompok usia 15-17 tahun, tingkat inklusi keuangan mencapai 89,13%, sedangkan kelompok usia 18-25 tahun sebesar 95,69%.

Data Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga menunjukkan jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening atau unbanked diproyeksikan sekitar 46,5 juta orang pada akhir 2026, turun dari 49,7 juta pada akhir 2025. Angka tersebut berbeda dari hasil pemadanan Dukcapil yang disebut pemerintah mencapai 74 juta orang karena menggunakan basis, definisi, dan periode penghitungan yang berbeda.

Pemerintah kini harus menyelesaikan pemadanan data tersebut sebelum program dijalankan, sekaligus memastikan rekening baru tidak hanya dibuat untuk mengejar jumlah kepemilikan, tetapi benar-benar aktif digunakan masyarakat.

Jika terlaksana, rekening tersebut dapat menjadi pintu masuk warga ke layanan keuangan formal sekaligus infrastruktur bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan, beasiswa, dan program sosial secara lebih terukur.