periskop.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti perlunya penguatan mekanisme keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal ini merupakan tindak lanjut atas insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa di SMPN 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 22 Juli 2025 lalu, seperti dilansir Antara.

Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Elin Herlina, menekankan bahwa kunci utama penanganan insiden serupa terletak pada kerja sama antarlembaga. 

“Hal penting dalam mekanisme penanganan insiden keamanan pangan adalah tentang kolaborasi, koordinasi, dan sinergi yang baik antar pihak di pusat maupun daerah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kupang, Senin (4/8).

Elin menjelaskan, BPOM telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan mekanisme yang berfokus pada pengawasan higienitas, sanitasi, pengendalian suhu, dan faktor lain yang berdampak pada keamanan pangan. 

Hasil penelusuran dan rekomendasi khusus untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelapa Lima I Kupang juga telah disampaikan secara tertulis dari Kepala BPOM kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

BPOM memberikan catatan positif terhadap penanganan insiden di tingkat lokal. 

“Menurut pemantauan kami, penanganan insiden ini di NTT cukup baik, di mana pemerintah daerah saling berkoordinasi dengan UPT Badan POM, SPPG, dan Dinas Kesehatan. Kemudian bersama-sama melakukan penelusuran sampel dan juga data-data untuk dasar melakukan kajian,” kata Elin.

Sebelumnya, BPOM bersama BGN dan jajaran terkait telah melakukan peninjauan langsung ke SPPG Kelapa Lima I serta berdiskusi dengan pihak SMPN 8 Kupang untuk evaluasi. 

Elin menyebut, praktik penanganan di NTT ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi persoalan serupa.

BPOM menyatakan komitmennya untuk terus terlibat dalam peningkatan mekanisme keamanan pangan program nasional tersebut.