periskop.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penyaluran Dana Desa tahun 2025 telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli, yang berarti 58,46% dari total pagu anggaran sebesar Rp69 triliun telah terealisasi. 

Dana tersebut disalurkan kepada lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan desa secara langsung dan merata.

Mengutip Antara, Senin (28/7) Dari jumlah itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebesar Rp1,62 triliun dialokasikan khusus untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Program ini telah menjangkau 7.918 desa dan berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat rentan. 

“BLT Desa adalah bantuan langsung untuk membantu keluarga rentan tetap bertahan dan produktif, terutama dalam menghadapi gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi global,” tulisnya di akun Instagram @smindrawati.

Dana Desa secara umum dimanfaatkan untuk memperluas akses infrastruktur, meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kegiatan ekonomi produktif di wilayah desa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjadikan desa kuat, mandiri, dan demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tahun ini, alokasi Dana Desa diatur dalam beberapa kategori. Alokasi dasar mencakup 65% atau sekitar Rp44,84 triliun. Alokasi afirmasi sebesar 1% atau Rp689 miliar, sedangkan alokasi kinerja sebesar 4% atau Rp2,75 triliun. Sisanya, sekitar 30% atau Rp20,7 triliun, dialokasikan berdasarkan formula yang mempertimbangkan berbagai indikator pembangunan desa.

Sri Mulyani juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa agar hasilnya benar-benar terasa oleh warga. 

“Mari kawal bersama pemanfaatan Dana Desa agar tepat guna, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan,” katanya.

Sejak pertama kali dialokasikan pada 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan wilayah pedesaan. 

Program ini tidak hanya memperkuat sektor sosial dan ekonomi desa, tetapi juga menjadi bukti hadirnya negara di tengah masyarakat akar rumput melalui berbagai kebijakan langsung berbasis kebutuhan lokal.