periskop.id - Meski bertastus sebagai kota metropolitan, Jakarta ternyata belum sepenuhnya terlepas dari masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dilakukan warganya. Karena itulah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik BABS, khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

"Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) tangki septik komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas dan tangki septik skala rumah tangga di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

Pramono menyebut, persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.

"Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina," ujar Pramono.

Dalam kegiatan peninjauan pembangunan tangki septik komunal tersebut, Pramono juga menyatakan, program ini menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI dalam membenahi sanitasi warga. Program ini juga didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Apalagi, upaya ini menyentuh kebutuhan dasar warga, sekaligus mendorong perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan. "Ini menyangkut kebutuhan harian. Harapannya, masyarakat bisa berubah dan Jakarta menjadi kota yang sehat dan bersih," ucap Pramono.

Menurut Pramono, sebelum pembangunan tangki septik, sebagian besar warga terpaksa BAB langsung ke saluran atau sungai.

"Sebagian besar ke sungai. Ini yang harus kita ubah. BAB itu soal privasi dan kita ingin masyarakat bisa melakukannya dengan lebih nyaman dan layak," ujar Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga akan terus memperluas program ini ke wilayah padat lainnya. "Saya minta wali kota dan camat-camat melaporkan wilayah yang masih butuh intervensi. Ini soal kemanusiaan dan kesehatan," ujar Pramono.

Target penyelesaian persoalan sanitasi di kawasan padat tahun ini. Meskipun begitu, Pramono mengaku tidak semua wilayah melaporkan persoalan ini secara terbuka.

"Karena itu, saya minta wali kota secara proaktif melaporkan dan menuntaskan titik-titik rawan BABS," kata Pramono.

Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

Deklarasi STBM

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) Munjirin terus menggencarkan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencegah perilaku warga yang Buang Air Besar (BAB) Sembarangan di wilayahnya.

"Pentingnya deklarasi, kesepakatan bersama, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di lingkungannya," kata Munjirin saat deklarasi STBM di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Senin (19/5).

Dia mengatakan, para ketua RW, lurah, dan camat yang telah bersama-sama mendeklarasikan STBM ini hendaknya dapat merawat dan menjaga kebersihan lingkungannya.

Proses sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak BABS ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Adapun masyarakat yang terbukti melakukan BABS dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Lingkungan Hidup maupun Perda Ketertiban Umum.