Periskop.id - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah akan menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Tanggungan tersebut masuk dalam total alokasi anggaran kesehatan 2026 senilai Rp244 triliun.

"Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun," tuturnya. 

Menurut Presiden, kebijakan itu ditempuh untuk memperluas akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi yang terbatas.

Dalam pidato kenegaraan itu, Kepala Negara menyampaikan, pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

Ia menjelaskan, anggaran kesehatan tahun 2026 akan mencapai Rp244 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merevitalisasi rumah sakit dan mempercepat penurunan stunting. Kemudian, memberikan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan kasus TBC, serta melaksanakan program cek kesehatan gratis.

Menurut Prabowo, langkah ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mencegah penyakit agar tidak berkembang menjadi lebih parah, sehingga menghemat belanja negara di masa depan.

Pemerataan Layanan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sebanyak Rp218,5 triliun APBN dialokasikan untuk sektor kesehatan pada APBN 2025. Kemenkeu juga konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari lima persen agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas.

Salah satu caranya, dengan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap. Kegiatannya mencakup Posyandu balita, remaja, usia subur, dan lansia yang rutin dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, anggaran kesehatan Rp244 triliun pada pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, disalurkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas.

“Anggaran kesehatan Rp244 triliun ini dibagi menjadi yang membantu layanan kesehatan masyarakat dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

Anggaran yang disalurkan untuk layanan kesehatan masyarakat direncanakan sebesar Rp123,2 triliun. Salah satu bentuk penyalurannya adalah bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan iuran PBPU BP untuk 49,6 juta jiwa dengan anggaran Rp69 triliun.

Kemudian, untuk makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita bagi 7,4 juta orang dengan anggaran Rp24,7 triliun. Anggaran untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri dialokasikan sebesar Rp13,3 triliun.

Selanjutnya, program pemberian vaksin imunisasi dan pengadaan obat sebesar Rp8,7 triliun, penanganan TBC melalui 6,2 juta skrining sebesar Rp2 triliun, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 130,3 juta peserta sebesar Rp2,6 triliun, hingga penanganan stunting melalui Dana Desa sebesar Rp2,9 triliun.

Juga ada fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK bagi keluarga dengan baduta bagi 93,8 ribu keluarga. Namun, Sri Mulyani tak merinci besaran anggaran untuk program ini.

Di sisi lain, anggaran kesehatan juga disalurkan untuk peningkatan sarana prasarana senilai Rp72,1 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk revitalisasi rumah sakit di daerah sebesar Rp2,7 triliun, BOK dan BOKB untuk layanan 10.224 puskesmas dan 6.435 balai KB Rp16,3 triliun, serta DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat Rp41,7 triliun.

Berikutnya, untuk pemeriksaan sampel makanan, obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan Rp300 miliar, bantuan PPDS/PPDGS Rp200 miliar, dan layanan rumah sakit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri serta Pemb. RS Kejaksaan sebesar Rp10,9 triliun.

Sebagai catatan, anggaran kesehatan pada RAPBN 2026 lebih tinggi dari outlook pada 2025 yang dipatok sebesar Rp210,6 triliun. Dengan demikian, anggaran kesehatan pada RAPBN 2026 mengalami pertumbuhan 15,8%.