Periskop.id – Pemerintah sudah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang dalam waktu tiga bulan ke depan, seluruh koperasi tersebut bisa beroperasi. Tak hanya sebatas sebagai sarana simpan pinjam, rencananya, kopdes juga didesain menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berada di desa, termasuk mempersiapkan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mempersiapkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk membangun EBT berupa solar panel agar mandiri energi. 

"Sedang kita kaji, di 80 ribu desa yang nanti kita akan bangun 1-1,5 hektare solar panel, berbasis desa, kecamatan dan kabupaten. Jadi punya energi yang mandiri," kata Zulhas dalam acara Green Impact Festival, Kamis (24/7). 

Ia menjelaskan, setiap tahun negara memberikan subsidi listrik sebesar US$25 miliar atau setara lebih dari Rp399,37 triliun (kurs 1 dolar AS setara Rp15.975). Sedangkan untuk membangun solar panel membutuhkan modal sebesar US$100 miliar atau setara lebih dari Rp1,57 kuadriliun. 

Melihat hitung-hitungan tersebut, menurutnya, membangun solar panel di desa akan lebih menguntungkan di tahun kelima, karena pemerintah tak perlu memberikan subsidi listrik di desa-desa.

"Memang diperlukan kira-kira US$100 miliar, sudah dihitung. Artinya kalau US$100 miliar, 4 tahun subsidi. Itu sudah bisa bayar, berarti kita tahun kelima dan tahun keenam nggak perlu subsidi lagi," imbuhnya.  

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, dengan adanya solar panel di tiap desa, kecamatan dan kabupaten, maka tidak lagi membutuhkan transmisi yang panjang seperti PLN. Menurutnya, hal ini akan lebih efisien.

"Yang diperlukan tentu nanti baterai penyimpanan. Jadi sekali lagi yang terakhir, ini potensi yang luar biasa," ujar Zulhas.

Sentra Usaha Baru

Sekadar mengingatkan, pada peluncuran 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin, Zulhas mengatakan, sampai dengan hari ini secara hukum telah terbentuk 80.081 unit koperasi. Dari total tersebut, 108 unit di antaranya siap beroperasi.

"Ini kerja besar, kerja keras seluruh teman-teman. Ini langkah awal, baru 108 unit. Target kami ke depan memastikan selama tiga bulan ke depan seluruh koperasi desa/kelurahan beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing," tuturnya. 

Dengan beroperasinya seluruh koperasi desa/kelurahan tersebut, pihaknya meyakini dalam 3-4 tahun ke depan akan tumbuh sentra usaha baru di masing-masing desa dan kelurahan.

"Gerakan ini sudah dimulai dari bawah, sudah berjalan. Saya pastikan 80.081 berdiri tegak, satu juta pengelola siap mendampingi masyarakat desa membangun kopdes," ucapnya. 

Ia mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah ketidakpastian situasi saat ini maka Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan.

"Kita harus berdaulat, kita harus berdikari, memberdayakan petani melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Kita bangun ekosistem pertanian berbasis desa," katanya.

Ia menegaskan nantinya koperasi tidak hanya menjadi wadah distribusi, tetapi juga mampu memotong rantai pasok serta memberantas tengkulak dan rentenir.

"Koperasi ini akan memberdayakan petani, nelayan dengan sistem gotong-royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan," lanjutnya. 

Ia mengatakan, pembentukan koperasi tersebut tidak dilakukan dengan cara yang mudah, namun ini cara yang benar untuk memastikan rakyat di desa tidak jalan sendiri tapi difasilitasi.

Sumber Dana

Sementara untuk sumber dana pinjaman Kopdes, Zulhas mengatakan hal tersebut berasal dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Zulhas menyampaikan pinjaman tersebut akan tersedia antara Rp4-5 miliar sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihak Himbara juga akan melakukan verifikasi ketat terkait dengan pinjaman yang diajukan.

"Dana Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu, nanti dananya pinjaman dari Himbara. Platformnya antara Rp4-5 miliar sesuai kebutuhan," kata Zulhas.

Ia menjelaskan penyaluran dana tersebut akan dilakukan setelah resmi Kopdes terbentuk dan berbadan hukum. "Jadi kalau memang di desa sudah ada keperluan, ada bisnis yang bagus, itu bisa disambungkan kepada BRI atau BNI. Jadi sebetulnya Kopdes ini juga akan memperpendek akses, mempermudah akses ya dari perbankan, dari pusat, langsung kepada pedesaan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan pinjaman Rp5 miliar akan memiliki skema pembayaran hingga 10 tahun dengan bunga subsidi. Kementerian Koperasi juga merekomendasikan beberapa sumber pendanaan dari lembaga yang bisa dicoba koperasi apabila mengalami kesulitan mendapatkan dana.

"Pemerintah mempunyai beberapa lembaga pengelola dana. Misalkan Kementerian Koperasi punya Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Pancoran," kata Asisten Deputi Kepatuhan Prinsip dan Penilaian Kesehatan, Kementerian Koperasi RI Dandy Bagus Ariyanto.

Lalu, Kementerian Keuangan dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menyalurkan pembiayaan ultramikro kepada koperasi, khususnya yang memiliki unit usaha simpan pinjam dengan masa operasi minimal dua tahun.

"Setahu kami, lembaga-lembaga tersebut itu mengelola dana yang dapat dimanfaatkan masyarakat ataupun koperasi," ujar Dandy.