periskop.id - Pemerintah pusat menetapkan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk tahun 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, dalam rapat penanggulangan karhutla secara daring. 

"Kalbar bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan akan menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dalam upaya mitigasi risiko karhutla tahun 2025," ujar Suharyanto dikutip dati Antara, Selasa (29/7). 

Penetapan ini berdasarkan evaluasi potensi ancaman kebakaran, luasan lahan rentan terbakar, serta tren hotspot selama beberapa tahun terakhir.

Meski terjadi penurunan signifikan luas lahan terbakar di Kalbar, dari 111 ribu hektare pada 2024 menjadi 17 ribu hektare pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi musim kemarau panjang. Di tingkat daerah, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemprov dalam memperkuat langkah pengendalian. 

"Kita tidak boleh lengah meski capaian tahun lalu cukup baik. Tahun ini kita fokus memperkuat patroli lapangan, kesiapan peralatan, pemantauan satelit, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat," ucapnya.

Koordinasi lintas sektor juga digencarkan. Pemprov Kalbar bersinergi dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan kelompok masyarakat peduli api (MPA) untuk mempercepat respons terhadap karhutla. Teknologi turut dimanfaatkan melalui dashboard pemantauan hotspot, sistem informasi geospasial, dan penggunaan drone.

Selain itu, regulasi terkait larangan pembakaran lahan secara ilegal akan diperkuat, termasuk mendorong partisipasi aktif perusahaan-perusahaan besar dalam menjaga konsesi mereka dari titik api. Menurut Ria Norsan, penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. 
“Penanggulangan karhutla butuh kerja kolektif. Kita butuh peran masyarakat, dunia usaha, dan sinergi pemerintah dari tingkat desa hingga pusat,” tegasnya. 

Pemerintah daerah berharap seluruh pihak ikut mendukung langkah-langkah strategis yang sedang dirancang agar dampaknya terasa nyata bagi ekosistem dan masyarakat.

Berdasarkan data BPBD Kalbar, sejak Januari hingga Juli 2025, tercatat 54 kasus karhutla dengan luas terdampak sekitar 1.200 hektare. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun potensi ancaman tetap tinggi, terutama di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Sambas, dan Kapuas Hulu.

BNPB juga berkomitmen memberikan dukungan nyata melalui penyediaan anggaran, helikopter water bombing, dan pelatihan terpadu. 

"Dengan masuknya Kalimantan Barat sebagai provinsi prioritas nasional, diharapkan tata kelola pengendalian karhutla di daerah ini semakin kuat, terstruktur, dan berdampak nyata dalam menjaga ekosistem hutan serta kualitas udara dan kehidupan masyarakat," pungkas Suharyanto.