Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara, untuk menghapus tantiem direksi-direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi. Hal tersebut disampaikan Prabowo melalui pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan 

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8). 

Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN. "Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," kata Presiden.

"Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!" ujar Presiden.

Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.

"Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari US$1.000 triliun. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$50 miliar. APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran US$50 miliar dari BUMN, red.)," kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat.

Prabowo kemudian menjelaskan dalam dunia bisnis, suatu usaha disebut berhasil manakala memiliki return on asset sekitar 12%. "Katakanlah konservatif 10%. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%," kata Presiden.

Oleh karena itu, demi merevitalisasi BUMN-BUMN dan menggenjot kinerjanya agar mampu mencetak keuntungan, Presiden Prabowo menyebut telah memerintahkan Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN.

"Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya, pengelolaannya secara, tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5," sambung Presiden.

Hapus Tantiem

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sendiri sebelumnya telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

"Penghematannya itu dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap," kata Rosan.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Rosan melaporkan berbagai perkembangan berkaitan dengan investasi dan Danantara. Rosan kemudian diminta oleh Presiden untuk menyampaikan hasil analisis dan kajian yang berkaitan dengan dampak dari kebijakan tantiem yang baru.

"Bapak Presiden minta, coba disampaikan ke dalam persidangan," ujar Rosan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rosan, di hadapan menteri-menteri lainnya pun melaporkan mengenai kajiannya terkait dengan kebijakan tantiem terbaru BUMN. Tidak hanya itu, Rosan, di hadapan menteri-menteri lainnya, juga melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai kebijakan deregulasi pemerintah.

"Alhamdulilah, PP-nya juga baru saja keluar. Jadi, untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami ini, yang sudah sesuai dengan jangka waktunya apabila mereka tidak kembali ke kami, otomatis perizinannya kami keluarkan," kata Rosan.

Dengan demikian, Rosan meyakini peraturan pemerintah (PP) terbaru mengenai deregulasi dan perizinan itu memberikan kepastian waktu dalam proses-proses pengurusan izin.

Selepas mendengar laporan dari Rosan mengenai deregulasi itu, Presiden Prabowo kemudian memerintahkan semua kementerian dan lembaga, terutama yang belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan yang baru, untuk segera menyesuaikan diri.

"Itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah, baru saja keluar," ujar Rosan.