periskop.id - Pemerintah terus mendorong pembangunan rumah subsidi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus membuka lapangan kerja baru. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa target awal sebanyak 20.000 unit rumah subsidi kini dinaikkan menjadi 50.000 unit hingga akhir 2025. 

“Penyesuaian target ini dilakukan karena tingginya minat pekerja terhadap program ini,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (15/8).

Program rumah subsidi ini melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Yassierli menekankan bahwa program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat. 

“Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal membangun ekonomi masyarakat dan membuka peluang kerja. Ini yang membuat kami bersemangat,” katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat penyediaan rumah subsidi bagi pekerja. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian dukungan terhadap Program Kepemilikan Rumah Layak melalui pembiayaan Tapera dan Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera. 

“Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Yassierli.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turut menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap buruh dan pekerja. 

“Ini kolaborasi indah antar kementerian dan seluruh ekosistem perumahan, diwujudkan melalui program rumah subsidi yang memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Menurut Maruarar, kebijakan sektor perumahan saat ini sangat diminati oleh para pekerja. Minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220.000 menjadi 350.000 unit. 

Presiden juga memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan BPHTB, dan pembebasan biaya PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Kebijakan ini adalah bentuk intervensi pemerintah yang efektif,” kata Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut program rumah subsidi sebagai solusi strategis untuk mengatasi backlog perumahan dan memperbaiki kondisi hunian tidak layak. Upaya ini mencakup bantuan stimulus, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas permukiman. 

“Bulan depan (September), kami akan memulai pembangunan 25.000 rumah, dan hingga Desember 2025, total 50.000 unit akan selesai dibangun, sebagian besar untuk buruh dan pekerja,” tutupnya